Peraturan Menteri Jaminan Produk Halal Ditunggu Pengusaha

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 28 Juni 2019 19:15
Peraturan Menteri Jaminan Produk Halal Ditunggu Pengusaha
Tahun ini, aturan jaminan produk halal akan segera berlaku.

Dream – Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi), Adhi Lukman berharap, Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal segera terbit.

Asosiasi pengusaha juga menanti cara registrasi jaminan produk halal. Gappmi terus melakukan sosialisasi ke seluruh anggotanya, mengenai semua produk yang mengandung bahan hewani harus mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019.

" Sosialisasi terus menerus ke anggota supaya siap. Terutama ke UMKM. Kalau perusahaan besar rata-rata sudah tau, udah persiapan," kata dia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Gapmmi juga masih menunggu mengenai cara registrasi untuk memperoleh jaminan produk halal. Selain itu, logo halal juga masih belum diketahui, rencananya logo tersebut baru akan dilaunching pada 17 Oktober 2019 mendatang.

" Kami komunikasi terus dengan BPJPH, karena kami masih menunggu PMA-nya. Mengenai logo, cara pendaftaran, biaya, ini kami terus menerus diskusi," kata dia. 

1 dari 5 halaman

Ada Sistem Informasi Manajemen?

Setelah ada PMA, BPJPH juga akan meluncurkan sistem informasi manajemen (SIM) jaminan produk halal. SIM ini nantinya berfungsi sebagai tempat pendaftaran pemilik produk untuk mengajukan Sertifikasi halal.

Menurut Adhi, sertifikat halal dari BPJPH ini akan berlaku selama empat tahun. Jauh lebih lama dibanding dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yakni dua tahun.

" Kalau sertifikat lama LPPOM MUI berlaku 2 tahun, ini BPJPH 4 tahun, meringankan," kata dia.

2 dari 5 halaman

Biaya Urus Sertifikasi Halal UMKM Rp1,5 Juta?

Dream – Pada 17 Oktober 2019 nanti, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah mulai menerapkan aturan. Aturan ini menyebut semua produk yang mengandung unsur hewani harus memiliki sertifikat halal.

Kepala BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, timnya saat ini tengah mengajukan usulan besar biaya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk sertifikasi halal.

" Itu kan (sedang) pengajuan ke Kementerian Keuangan," ujar Sukoso di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Dia mengatakan BPJH menyiapkan skema biaya yang berbeda untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sukoso menjelaskan, perkiraan biaya untuk pelaku UMKM mensertifikasi produknya yakni Rp1 juta-Rp1,5 juta.

" Tentu kita berharap ya sebagaimana saya sampaikan, UMKM berbeda lah di dalam hal pembiayaan karena memang ada fasilitasi dari pemerintah,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Tunggu Persetujuan Kementerian Agama

Sukoso mengatakan pihaknya masih menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) yang masih belum mendapat persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait. Regulasi ini nantinya bertujuan sebagai aturan turunan untuk memperkuat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sukoso juga enggan menjelaskan secara rinci kendala mengenai lamanya proses persetujuan PMA tersebut.

" Ya kalau itu jangan ditanya ke saya, kalau saya sih pengen cepat-cepat. Saya nggak bisa jelaskan, personal itu kan punya keinginan-keinginan," kata dia.

4 dari 5 halaman

Tak Kunjung Terbit, Kapan Aturan Jaminan Produk Halal Keluar?

Dream – Peraturan Pemerintah yang mengatur jaminan produk halal belum juga keluar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masih ada beberapa pembahasan masalah teknis yang masih perlu dimatangkan.

Untuk diketahui payung hukum jaminan produk halal ini merupakan turunan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“ Ya, nanti kalau final apa nggak, tanyanya ke Pak Menteri Sekretariat Negara (Pratikno), bukan kita,” kata Darmin dikutip dari Merdeka.com, Kamis 7 Februari 2019.

Darmin menjelaskan, dalam rapat itu, tidak disinggung tentang keputusan rencana kapan penandatangan RPP jaminan produk halal. Mantan gubernur Bank Indonesia ini mengatakan ada beberapa perwakilan yang dimintai padangan dan menyatukan persepsi tentang indikator produk halal.

“ Kami, kan, memberikan pandangan saja tadi, bukan memutuskan. Pada intinya, bukan poin-poin apa. Tapi, kira-kira ada konsen apa menurut masing-masing, ya. Ini pandangan masing-masing saja. Tidak ada topik yang jelas dibahas,” kata Darmin.

Sekadar informasi, Pratikno menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan sejumlah kementerian terkait guna membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai turunan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih belum juga terbit. Salah satu yang akan dibahas yaitu terkait BPJPH kemudian soal vaksin dan obat.

Diketahui, BPJPH diresmikan oleh Menteri Agama Lukmam Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017, dengan salah satu pokok kerjanya adalah mensertifikasi produk halal. Dalam proses penerbitan sertifikat halal, BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai amanat UU JPH.

5 dari 5 halaman

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

Dream - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) masih bisa mengeluarkan sertifikat halal dan perpanjangan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berfungsi sepenuhnya. 

Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini memang bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. 

Menjawab kebimbangan publik, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengaku telah mengirim surat ke Kepala BPJPH, Sukoso.

" Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH," ujar Ikshan dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, kata Ikshan, BPJPH menyatakan belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal.

Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Ikshan mengatakan, dengan jawaban itu, artinya MUI masih bisa mengeluarkan sertifikat produk halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengapresiasi inisatif dari IHW yang mengirim surat kepada BPJPH.

" Kami menyambut baik hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi ketentraman masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen," ucap Lukman.

Lukman ingin, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan meski fungsi BPJPH belum optimalnya. Hingga kini, BPJPH masih menunggu turunan aturan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Sah)

Beri Komentar
Representasi Feminisme Versi Barli Asmara