Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menyebut Realisasi PEN Mencapai Rp172,35 Triliun. (Foto: Setkab.go.id)
Dream – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun. Dana untuk mengatasi dampak pandemi COvid-19 itu diklaim telah membuat perekonomian nasional kembali bertumbuha.
Alokasi terbesar anggaran PEN diperuntukann pada dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp42,03 triliun. Disusul insentif dunia usaha Rp26,83 triliun, program kesehatan Rp24,9 triliun, dan prioritas Rp21,8 triliun.
“ Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” kata Airlangga dikutip dari setkab.go.id, Senin 17 Mei 2021.
Sementara pada program Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), pemerintah telah merealisasikan anggaran hingga Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun. Dana tersebut dikucurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.
Mantan menteri perindustrian ini juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan, sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).
“ Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” kata dia.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi. Bank Indonesia mencatat jumlah uang yang beredar sebanyak Rp154,5 triliun, atau meningkat 41,5 persen dari tahun lalu.
“ Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” kata dia.