Negeri Jiran Berulah Lagi! Indonesia Stop Kirim TKI ke Malaysia

Reporter : Alfi Salima Puteri
Rabu, 20 Juli 2022 06:35

Nota Kesepahaman Yang Ditandatangani Oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Dan Menteri Sumber Daya Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan. / Foto: Kemnaker.go.id

Keputusan penghentian pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

Dream - Persoalan ketenagakerjaan antara Malaysa dan Indonesia kembali meruncing. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negeri jiran tersebut.

Keputusan tersebut dibuat Kemnaker setelah mendengar rekomendasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia terkait kondisi para pejuang devisa itu di negeri jiran.

Malaysia dinilai telah melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara dan baru dibuat ada April 2022 lalu. Pelanggaran ini terungkap dari hasil temuan Perwakilan RI di Malaysia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Kedua negara menyepakati lima kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.

1 dari 4 halaman

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia.

" Mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara,” tutur Ida, dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Selasa, 19 Juli 2022.

2 dari 4 halaman

Namun menurut Ida, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar kesepakatan yang telah dibuat kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

“ Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,” katanya.

Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

3 dari 4 halaman

“ Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,” katanya.

Ida menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

Melansir laman resmi Kemnaker, ada beberapa poin penting yang sebelumnya telah disepakati Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang tertuang dalam dokumen MoU. MoU ini tentang penempatan dan pelindungan PMI Sektor Domestik Asisten Rumah Tangga (ART), namun tekanannya adalah ART yang kompeten.

4 dari 4 halaman

Selain itu, Perwakilan RI di Malaysia yang berwenang, menetapkan besaran upah minimum PMI (RM 1,500) dan pendapatan minimum calon pemberi kerja (RM 7,000). Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar.

" Gaji mereka (PMI-red) minimal RM 1500 atau Rp5,2 juta bersih tanpa potongan. Lebih besar dari UMP DKI. Ini kenaikan dari yang sebelumnya sekitar RM 1200," jelas Ida seraya mengatakan PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.

Sesuai MoU, Ida menambahkan PMI hanya akan bekerja di satu tempat/rumah. PMI dengan jabatan Housekeeper dan Family Cook bekerja pada pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum enam orang dalam satu tempat/rumah.

" Pemberi kerja dapat merekrut PMI dengan jabatan Child Caretaker untuk merawat anak dan/atau Elderly Caretaker untuk merawat lansia sesuai kebutuhan," ujarnya.