PPh Rumah Rp30 M dan Mobil Rp2 M Turun

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 25 Juni 2019 12:12
PPh Rumah Rp30 M dan Mobil Rp2 M Turun
Jadi berapa persen?

Dream - Pemerintah resmi menurunkan besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan rumah dengan harga di atas Rp30 miliar dan kendaraan bermotor di atas Rp2 miliar. Kebijakan ini dijalankan setelah sebelumnya pemerintah juga menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, dan kondominium.

Dikutip dari , kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

PMK itu menyebutkan sejumlah barang tergolong sangat mewah. Beberapa di antaranya yaitu:

1. rumah beserta tanah dengan harga jual lebih dari Rp30 miliar atas luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 

2. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp30 miliar.

3. Kendaraan bermotor roda empat kapasitas kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar.

4. kendaraan bermotor roda dua atau tiga dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

1 dari 6 halaman

Ini Rinciannya

Sedangkan rincian penetapan PPh setelah terbitnya PMK itu yaitu sebagai berikut.

1. Pajak 1 persen dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) rumah mewah maupun apartemen, kondominium dan sejenisnya.

2. Pajak 5 persen dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM untuk kendaraan roda empat kapasitas di bawah 10 orang dan roda dua dengan harga jual di atas Rp300 juta atau bermesin dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

Pajak sebagaimana dimaksud dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang membeli barang tergolong sangat mewah.

“ Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal II PMK Nomor 92/PMK.03/2019 yang ditandangani Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diundagkan pada 19 Juni 2019.

2 dari 6 halaman

Rumah Mewah di Bawah Rp30 Miliar Bebas dari Pajak PPnBM

Dream – Para pengusaha properti bisa bernapas lega. Untuk menggenjot pertumbuhan sektor ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan batas minimal objek pajak yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam ketentuan terbaru, pengenaaan PPnBM hanya dikenakan pada tempat tinggal yang dijual di atas Rp30 miliar. Sebelumnya pemerintah menetapkan batas minimal rumah mewah yang terkena pajak seharga Rp20 miliar. 

Ketentuan penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK/010.2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dikutip dari setkab.go.id, Rabu 19 Juni 2019, dalam Lampiran I PMK Nomor 86/PMK.010/2019 yang ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati itu disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen.

“ Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih,” bunyi lampiran I PMK.

3 dari 6 halaman

Naik dari Aturan Sebelumnya

Sebelumnya pada PMK Nomor 35/PMK.010/2017 disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen:

1. Kelompok hunian mewah, seperti non strata title dengan harga jual sebesar Rp20 miliar atau lebih.

2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10 miliar atau lebih.

 © MEN

“ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II PMK Nomor 86/PMK.010/2019 yang diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 11 Juni 2019.

4 dari 6 halaman

Hore! Rumah Sederhana Bebas dari Pajak PPN, Baca Syaratnya

Dream – Kabar baik bagi kamu yang belum memiliki rumah tinggal. Kementerian Keuangan memutuskan menghapuskan pajak pertambangan nilai (PPN) untuk beberapa tipe rumah sederhana. Diharapkan insentif ini akan memacu sektor properti di Tanah Air. 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Rumah Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Regulasi ini terbit untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 29 Mei 2019, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan latar belakang dari PMK 81 tersebut, yaitu adanya keinginan pemerintah dalam merevitalisasi perekonomian nasional, terutama di sektor perumahan.

Dengan begitu, aturan ini akan memunculkan keseimbangan antara produksi dan permintaan terhadap sektor perumahan.

" Adjusment ini juga merupakan evaluasi sesudah terjadinya inflasi terutama di sektor properti dan juga di dalam rangka meng-create demand yang cukup bagus sehingga akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dengan speel over yang lebih bagus," kata dia di Jakarta.

Sri Mulyani menilai sektor perumahan adalah sektor yang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Makanya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan dengan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM-nya) dinaikkan.

" Dengan demikian untuk masyarakat terutama kelompok menengah dia bisa mendapatkan rumah dengan tidak harus menanggung PPN. Ini akan sangat banyak sekali membantu masyarakat keluarga menengah dan juga dalam rangka menciptakan momentum growth di sektor perumahan," kata dia.

5 dari 6 halaman

Kriteria Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana yang Bebas PPN

Dikutip dari laman setkab.go.id, PMK tersebut menetapkan sejumlah kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat dibebaskan dari PPN.

Kriteria rumah bebas PPN itu adalah luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi atau (m2). Kedua adalah harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.

Kriteria ketiga yaitu rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kriteria keempat yaitu luas tanah tidak kurang dari 60 m2. Selanjutnya kriteria terakhir bahwa perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

 

6 dari 6 halaman

Pondok Boro dan Asrama Mahasiswa Juga Bebas Pajak

Dalam PMK itu juga dijelaskan, pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan.

Pondok boro tersebut harus diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Sementara, untuk asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

Menurut PMK ini, perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil. 

Beri Komentar