Jokowi Incar Pendapatan Rp2.230 Triliun, RAPBN 2023 Masih Nombok Rp598 Triliun

Reporter : Alfi Salima Puteri
Selasa, 16 Agustus 2022 17:48

Presiden RI Joko Widodo. Foto: Setkab.go.id

Pemerintah mengusulkan belanja negara tahun depan senilai Rp3.041,7 triliun atau lebih besar dari pendapatan yang ditargetkan Rp2,443,6 triliun.

Dream - Presiden Joko Widodo melaporkan pemerintah membutuhkan pendapatan senilai Rp2.443,6 triliun di tahun 2023. Anggaran ribuan triliun itu dibutuhkan untuk menjalankan semua program yang akan dijalankan tahun depan.

Diketahui pemerintah mengusulkan anggaran belanja senilai Rp3.041,7 triliun dalam Rancangan APBN 2023 yang telah diserahkan kepada DPR untuk memasuki proses pembahasan.

" Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," ujar Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan UU APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.

Pendapatan negara tahun depan diharapkan bisa dipenuhi dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.016,9 triliun. Sisanya diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

1 dari 2 halaman

Menurut Jokowi, pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan,. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

Pemberian berbagai insentif perpajakan, lanjut presiden juga akan dilakukan tepat dan terukur sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan dan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Terkait pendapatan negara bersumber dari PNBP, presiden memastikan akan terus mendorong perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.

2 dari 2 halaman

Upaya juga dilakukan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan kebutuhan belanja dan rancangan penerimaan negara tersebut, RAPBN 2023 diperkirakan masih mengalami defisit sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp598,2 triliun.

" Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB," ujarnya.

Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.