Presiden Joko Widodo Dan Kabinet Indonesia Maju
Dream - Kejengkelan Presiden Joko Widodo pada kinerja anggota dalam penanganan Covid-19 langsung mendapat respons para menteri. Setidaknya anggaran untuk penanganan pandemik Corona di Indonesia langsung naik menjadi 4,7 persen atau senilai Rp87,5 triliun.
" Waktu Presiden viral itu, waktu itu masih sekitar 1,5 persen. Sekarang sudah mulai naik,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil dalam diskusi Breakfast Forum Strategi Pemerintah dan Dunia Usaha di Fase New Normal, Jumat, 10 Juli 2020.
Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan telah digunakan 6,71 persen dari alokasi Rp87,55 triliun.
Sementara relisasi anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 36,84 persen dari Rp203,90 triliun. " Ini karena programnya itu memang sudah jalan, jadi tinggal menambahkan aja,” ungkap Suahasil.
Di sektor K/L dan Pemda, anggaran penanganan Covid-19 yang sudah terealisasi mencapai 5,18 persen dari alokasi Rp106,11 triliun, UMKM 24,41 persen dari total alokasi Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi masih dalam proses dengan aplikasinya sebesar Rp 53,57 triliun, serta insentif usaha telah terealisasi 11,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 120,61 triliun.
“ Untuk bantuan sektoral Pemda sekitar udah sekitar 5 persen, UMKM udah sekitar 24 persen korporasi lagi kita urus, dan insentif pajak baru 11 persen,” kata dia.
(Sah, Liputan6.com)
Dream - Presiden Joko Widodo menilai kinerja para menterinya ini sudah mulai membaik setelah mendapat teguran keras dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Meski demikian, kinerja para menteri belum sesuai dengan yang harapan Jokowi.
" Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet, di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 8 Juli 2020.
Menurut dia, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona memang sudah membaik. Namun, penanganan Covid-19 di bidang kesehatan masih perlu dipercepat.
Jokowi juga melihat bahwa stimulus ekonomi baik untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) ataupun usaha besar juga belum terealisasi sepenuhnya. Untuk itu, dia kembali mengingatkan para menterinya bekerja lebih cepat dan keras di tengah situasi krisis akibat pandemi corona.
" Kembali lagi jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Karena saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas)," ucap dia.
Selain itu, Jokowi meminta para menterinya mempercepat belanja pemerintah. Hal ini demi memancing pergerakan perekonomian Indonesia.
" Saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 T, Kemenhan Rp 117,9 T, Polri Rp 92,6 T, Kemenhub Rp 32,7 T," jelasnya.
" Dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," sambung Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di tengah pandemi virus corona. Nada bicara Jokowi berulang kali meninggi saat berpidato.
Masih dengan nada tinggi, Jokowi menyatakan akan mengambil langkah tegas bagi menterinya masih bekerja biasa-biasa saja di masa pandemi corona. Misalnya, melakukan reshuffle kabinet atau membubarkan lembaga.
" Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," tegas Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020.
" Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," sambung Jokowi.
(sah, Sumber: Liputan6.com)
