Kajian Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Rampung?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 5 Juli 2017 06:30
Kajian Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Rampung?
Pemerintah melempar wacana akan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke suatu tempat.

Dream – Pemerintah tampaknya serius dengan rencananya memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Meski usul ini sudah pernah bergulir, kali ini pengkajian wacana pemindahan ibukota dijanjikan akan selesai pada tahun ini. 

Dengan selesainya pengkajian tersebut, rencana pemindahan direncanakan dapat dieksekusi pada 2018 atau 2019. 

“ Kalau tahun ini, mungkin proposal dululah,” kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Jakarta, dilansir Merdeka.com, Selasa, 4 Juli 2017.

Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini menjelaskan proses pengkajian dilakukan pemerintah secara mendalam. Dia menyebut pengkajian ini tidak gampang.

“ Kajiannya bertingkat-tingkat. Ada kajian awal. Ada kajian yang sudah tentu, sudah lebih mendalam. Ada kajian bagaimana pembangunannya. Yang jelas, bermacam-macam. Bertingkat-tingkat itu,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan keputusan administratif soal pemindahan ibu kota hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. “ Kalau ini, kan, keputusan administratif. Presiden (yang) memutuskan,” kata Sofyan.

Dia mengatakan saat ini pemerintah masih mencari lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Beredar kabar,, Palangkaraya digadang-gadang sebagai kandidat ibu kota baru untuk Indonesia.

“ Kami sedang mencari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro, mengatakan kemungkinan besar ibu kota baru itu ada di Kalimantan. Tapi, dia tidak menyebutkan secara pasti lokasi yang akan menjadi ibu kota baru tersebut.

Terkait pendanaan, pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta dalam bentuk kerja sama swasta dan pemerintah (Public Private Partnership/PPP). Alasannya, pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana  infrastruktur yang tidak sedikit. Tanpa swasta, pembangunan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(Sah)

Beri Komentar
BJ Habibie Dimakamkan di Samping Ainun Habibie