Resmi! PNS dan Keluarganya Dilarang Mudik Lebaran 2020

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 7 April 2020 11:33
Resmi! PNS dan Keluarganya Dilarang Mudik Lebaran 2020
Langgar aturan, siap-siap kena sanksi.

Dream – Pemerintah resmi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan mudik pada musim lebaran tahun ini. Kebijakan ini diharapakan bisa mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah tujuan mudik.

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara.

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 7 April 2020, surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, pada 6 April 2020. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah secara jelas melarang ASN dan keluarganya melakukan mudik.

“ Larangan kegiatan bepergian dan atau kegiatan mudik untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia,” kata Tjahjo di Jakarta.

Larangan mudik tersebut diberlakukan hingga Indonesia benar-benar bersih dari Virus Corona. " Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19," kata dia.

Apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.

Tjahjo juga mengatur agar para pejabat pembina kepegawaian pada kementerian atau lembaga dan daerah memastikan agar ASN di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.

1 dari 4 halaman

Langgar Imbauan, PNS Bakal Dikenakan Sanksi

Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja.

Adapun upaya pencegahan dampak sosial Covid-19, Aparatur Sipil Negara agar selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali. Kemudian menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19. " Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerlan/Lembaga/Daerah agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak Covid-19,” kata dia. 

2 dari 4 halaman

THR dan Gaji ke-13 PNS di Ujung Tanduk, Uang Negara Dipakai Buat Corona

Dream – Kementerian Keuangan sedang mengkaji ulang pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR). Pengkajian ini dilakukan karena beban keuangan pemerintah yang membengkak dalam upaya mengatasi pandemi virus corona.

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 7 April 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS telah dikaji secara luas oleh pemerintah bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Pengkajian perlu dilakukan mengingat anggaran negara saat ini sudah banyak disiapkan untuk membantu dunia usaha dan bantuan sosial guna meredam dampak virus corona.

 

 © Dream

 

" Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR, di Jakarta.

Di sisi lain, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

Mempertimbangkan dua kondisi tersebut, pemerintah tengah membahas kemungkinan pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS ditunda atau disalurkan dalam opsi lain.

Sri Mulyani tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.

3 dari 4 halaman

Terjadi Pembengkakan Belanja Negara Akibat Corona

Jika terjadi pelebaran defisit, kata Sri Mulyani, secara otomatis akan merubah postur APBN secara keseluruhan. Outlook pendapatan negara akan terkoreksi menjadi Rp1.760,9 triliun, atau lebih rendah jika dibandingkan posisi APBN 2020 yang sebesar Rp2.233,2 triliun.

Sementara posisi posisi belanja negara justru mengalami peningkatan. Dari posisi APBN sebesar Rp2.540,4 triliun, outlook terhadap belanja negara bisa menjadi Rp2.613,8 triliun.

" Dengan posisi tersebut maka outlook defisit bisa mencapai Rp853,0 triliun (5,07 persen dari PDB)," kata dia.

4 dari 4 halaman

Hore! THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Depan Dijamin Tetap Ada

Dream - Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bernapas lega usai mendengar Pidato Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR, Jumat, 16 Agustus 2019. Presiden memastikan para abdi negara akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan ke-13 di tahun 2020. 

Menurut Jokowi, sapaan Joko Widodo, pemerintah tetap akan memperhatikan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil. Dalam

" Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Jokowi dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Jumat 16 Agustus 2019.

 

 © Dream

 

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi skema program pensiun serta Jaminan Hati Tua (JHT) untuk PNS.

Namun demikian, Jokowi mengatakan belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokasi. Dia menegaskan birokrasi yang tidak melayani, menghambat investasi serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat akan dipangkas.

" Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN juga harus dihapus," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi optimistis hal itu dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020. Seperti penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen.

" Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380," ucap Jokowi.

Beri Komentar