Omnibus Law Buka Peluang Ormas Islam Terbitkan Sertifikat Halal

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 18 Februari 2020 17:15
Omnibus Law Buka Peluang Ormas Islam Terbitkan Sertifikat Halal
Selama ini, wewenang menerbitkan sertifikat halal ada di MUI.

Dream - Konsep Omnibus Law dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja juga memuat ketentuan mengenai sertifikasi halal. RUU ini membuka peluang bagi organisasi massa Islam untuk turut menerbitkan sertifikat halal yang selama ini semata menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia. 

Dikutip dari Liputan6.com, Selasa 18 Februari 2020, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 33. Pasal itu menyebutkan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh ormas Islam yang berbadan hukum, selanjutnya dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

Kemudian Sidang Fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama tiga hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan Sidang Fatwa disampaikan kepada BPJPH dan dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan masa berlaku sertifikat halal yaitu selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. " Kecuali terdapat perubahan komposisi bahan,” demikian bunyi Pasal tersebut.

Lalu, pemegang sertifikasi halal bisa mengajukan perpanjangan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

1 dari 6 halaman

Gratis Bagi UMKM

Terkait biaya pengurusan dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Hal ini tertuang dalam Pasal 44 ayat (1).

Kendati begitu, ayat (2) pasal yang sama memuat ketentuan mengenai pelonggaran biaya. Dalam ayat itu disebutkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya. 

Sementara, bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikas namun produknya tidak terjamin kehalalannya, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda Rp2 miliar. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Apabila tidak bisa membayar denda, pelaku usaha tersebut diancam pidana penjara selama lima tahun.

(Sumber: Liputan6.com/Tira Santia)

2 dari 6 halaman

Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja Hapus Aturan Cuti Panjang

Dream - Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke DPR pekan lalu memuat banyak perubahan besar di dunia usaha. Selain masa kerja 6 hari, salah satunya usulan perubahan adalah penghapusan cuti panjang.

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 17 Februari 2020, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 79, pemerintah menjelaskan soal cuti panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama.

Dalam ketentuan tersebut, pegawai bisa mendapat cuti panjang sekitar 2 bulan pada tahun ketujuh hingga kedelapan, masing-masing 1 bulan tiap tahunnya.

Aturan tentang cuti panjang ini bahkan dibuat dalam beberapa poin khusus.

 

 © Dream

 

Namun ketentuan tersebut dihapus dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan sekitar 1-2 hari.

Selain itu, pemerintah memangkas cuti tahunan yang bisa diberikan perusahaan minimal 12 hari.

Perusahaan dapat memberikan cuti panjang kepada karyawannya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3 dari 6 halaman

Usulan Pemerintah

Adapun bunyi pasal 79 dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah yakni :

1. Pengusaha wajib memberi:

a. Waktu istirahat; dan

b. Cuti.

2. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi:

a. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4 dari 6 halaman

Aturan Soal Cuti Panjang di UU Sebelumnya

Sementara itu, jika dilihat lebih detail beberapa poin diatur Omnibus Law berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pasal yang sama yakni 79 soal cuti panjang:

1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja pekerja buruh.

2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi :

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 empat jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu;

c. Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus; dan

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

3. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

5. Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur dengan Keputusan Menteri.

5 dari 6 halaman

Omnibus Law Digodok, Pesangon Korban PHK Cuma 6 Bulan Gaji?

Dream - Pemerintah masih mematangkan wacana pemberian pesangon untuk para pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maksimal 6 bulan gaji. Ketentuan tersebut semula akan masuk dalam produk hukum omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. 

Wacana pembatasan besaran pesangon tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Kalangan pekerja menilai besaran pesangon tersebut takkan bisa menutupi kebutuhan hidup para pegawai yang terkena PHK.

Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Tenaga Kerja, Adriani, mengatakan pemerintah sampai kini masih mendiskusikan tentang besaran pesangon yang akan diberikan kepada korban PHK.

 

 © Dream

 

“ Ini yang sedang kami diskusikan bagaimana nasib para buruh yang terkena dampak PHK akibat pesangon,” kata Adriana di Jakarta, ditulis Selasa 11 Februari 2020.

Fokus perhatian Kemnaker pada ketentuan pesangon ini adalah cara buruh benar-benar mendapatkan pesangon sesuai dengan regulasi yang ada.

“ Ini yang kami didiskusikan. Selama ini, peraturan ada tapi pekerja buruh pada akhir masa kerjanya tidak dapat,” kata dia.

6 dari 6 halaman

Pandangan Pelaku Usaha

Kalangan pengusaha turut mengkritisi sejumlah ketentuan dalam draft Omnibus Law yang masih dalam tahap diskusi tersebut. Salah satunya adalah pengenaan upah minimum yang dianggap terlalu tinggi dan tak sesuai target penciptaan lapangan kerja baru.

Omnibus law seharusnya membuat lapangan pekerja di Indonesia semakin besar. Namun, upah minimum membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dan bisa berujung PHK.

“ Kami menyadari pabrik tidak mau rugi dan dengan membuat pekerja lembur di hari libur dengan biaya yang lebih besar, kami berpikir pada akhirnya mencari solusi dengan cara impor karena kami melihat barang impor lebih murah 10 persen," kata PGA&IR Head Pako Group, Agus Marwo Prianto.

Perusahaan yang menjadi penyedia lapangan kerja bagi buruh merasa kebijakan upah dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang terlalu tinggi menjadi ancaman untuk mempersempit lapangan pekerjaan.

Lama-lama, kata Agus, pabrik yang semula untuk produksi bisa berubah fungsi menjadi gudang karena terlalu sering mengambil barang dari luar negeri. 

" Ini sebenarnya ancaman untuk Omnibus Law yang cipta lapangan kerja ini dari sisi upah nggak ada ngerem kami khawatir yang tadinya manufacturing company berubah jadi trading, pabrik yang biasanya berisik jadi hening karena apa dijadikan gudang kalau sudah seperti ini apa kebutuhan lapangan pekerjanya bakal sebanyak saat pabrik masih berfungsi?” kata dia.

 (Laporan: Sania Suha Marwan)

Beri Komentar