Foto: Tangkapan Layar Akun Instagram @airlanggahartarto_official
Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah mengalokasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 mencapai Rp451 triliun. Salah satu program yang dipersiapkan adalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP).
Program PEN 2022 telah disampaikan dalam rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, melalui konferensi video pada Minggu, 16 Januari 2022.
Menurut Airlangga, anggaran PEN 2022 nantinya akan dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, UKM, dan korporasi.
“ Bapak Presiden tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan PEN,” ujar Airlangga, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Minggu, 16 Januari 2022.
Khusus untuk program pemberian fasilitas tarif PPnBM di sektor otomotif, pemerintah membaginya berdasarkan kapasitas mesin dari mobil yang diproduksi perusahaan.
Untuk kendaraan dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC yang saat ini diberlakukan sebesar 3 persen, pemerintah menyiapkan tiga strategi pemberian fasilitan pajak nol persen.
Di tiga bulan pertama 2022, pemerintah akan menanggung seluruh PPnBM yang sebesar 3 persen. Dengan kata lain PPnBM akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.
Di kuartal III, besaran fasilitas PPnBM akan diturunkan pemerintah menjadi sebesar 2 persen dari seharusnya 3 persen. Berlanjut PPnBM DTP sebesar 1 persen pada periode Juli-September 2021.
“ Dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen,” jelas Airlangga.
Strategi pentahapan juga diberlakukan untuk kendaraan dengan nilai jual antara Rp200 juta-250 juta. Perbedaannya adalah pemerintah tidak menanggung seluruh PPnBM pada tiga bulan pertama 2022.
Untuk kendaraan bermotor roda empat dengan harga jual Rp200-250 juta yang tarif PPnBM-nya 15 persen, Airlangga menjelaskan, PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama atau hanya membayar 7,5 persen.
Perbedaan lain untuk kebijakan PPnBM dengan mobil rakyat adalah pemerintah hanya memberlakukan kebijakan bebas pajak PPnBM sebanyak satu kali.
“ Di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ucapnya.
Program lainnya yang disetujui Kepala Negara adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) atau warung dan nelayan.
Untuk program ini, pemerintah menetapkan jumlah peserta sebanyak 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan atau penduduk miskin ekstrem. Para penerima bantuan ini akan mendapat dana Rp600 ribu per orang.
" Ini akan segera dilaksanakan dan juga bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama,” tuturnya.
Advertisement
9 Kalimat Pengganti “Tidak Apa-Apa” yang Lebih Hangat dan Empatik Saat Menenangkan Orang Lain
PT Taisho Luncurkan Counterpain Medicated Plaster, Inovasi Baru untuk Atasi Nyeri Otot dan Sendi
Hasil Foto Paspor Shandy Aulia Pakai Makeup Artist Dikritik, Pihak Imigrasi Beri Penjelasan
Zaskia Mecca Kritik Acara Tanya Jawab di Kajian, Seperti Membuka Aib
Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5 Persen, Prabowo: Masih Tinggi Dibandingkan Seluruh Dunia