Uang Muka KPR Diperlonggar, Ini Alasan BI

Tak ada lagi ketentuan batas minimal uang muka untuk rumah pertama.

Dream - Bank Indonesia (BI) menegaskan keputusan untuk melonggarkan kebijakan Loan To Value (LTV) dibuat untuk menggejot sektor ekonomi lain. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan bank sentral ini adalah tidak diaturnya ketentuan batas minimal uang muka untuk rumah pertama.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Filiangningsih Hendarta menjelaskan, BI telah mempertimbangkan empat alasan sebelum memutuskan melonggarkan kebijakan LTV.

" Yang pertama, ada supply and demand," kata Filiangningsih dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Alasan kedua yang diambil BI adalah kemampuan masyarakat untuk membayar uang muka maupun cicilan dari kredit pemilkan rmah (KPR).

Dari sisi perbankan, BI juga menganggap banyak bank yang masih bisa mengatur risiko jika kebijakan LTV diperlonggar.

Untuk diketahui, BI tak serta merta memberlakukan kebijakan LTV baru ini pada semua bank. BI mensyaratkan bank boleh menerapkan kebijakan pelonggaran LTV jika rasio penyaluran kredit bermasalah di bawah 5 persen.

Syarat kedua adalah asio NPL terhadap KPR gross harus di bawah 5 persen.

Filia melanjutkan pertimbangan terbesar dari pelonggaran kebijakan LTV adalah sektor properti yang memiliki multiplier effect (efek lanjutan) pada sektor ini. Bisnis properti secara tidak langsung akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain seperti jasa dan konstruksi.

" Semuanya jalan. Oleh karena itu, kami melonggarkan aspek prudensial," kata dia.

Sekadar informasi, BI membebaskan aturan uang muka untuk rumah pertama, sedangkan rumah kedua, ketiga, dan seterusnya tetap minimal 15 persen.