UMKM Syariah Didorong Pasarkan Produk Secara Online

Bauran Kebijakan BI

Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu bauran kebijakan BI. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, yang diwujudkan dalam tiga program utama.

Pertama, pengembangan ekonomi syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value chain pada industri halal nasional.

“ Hal ini untuk mendorong produk-produk halal seperti makanan halal, busana Muslim, maupun pariwisata halal dapat dipasarkan kepada konsumen luar negeri yang mendorong ekspor dan devisa,” kata dia.

Kedua, melakukan pendalaman pasar keuangan syariah melalui penerbitan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SUKBI).

Ketiga, BI melakukan kampanye untuk mendorong halal life style (yang mendukung M) diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan FESyar dan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF).

Penyelenggaraan FESyar KTI yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para UMKM maupun pelaku industri halal atau yang menerapkan prinsip syariah untuk terus berkembang. FESyar KTI terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu shari’a fair, shari’a forum, dan business matching, dengan turut menghadirkan tokoh/penggiat ekonomi syariah baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan antara supplier dan produsen, produsen dan distributor, produsen dan konsumen, maupun inventor dan investor pada industri halal nasional dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 

Ada Potensi Rp39.527 T, Pebisnis Sedunia Berebut Masuk Pasar Halal

Dream – Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengimbau pengusaha tak takut takut dengan rencana kewajiban sertifikat halal. Sebaliknya, Kadin mendesak agar pelaku usaha segera mensertifikasi halal produknya sebelum disalip negara lain.

“ Persaingan ekspor produk halal dunia meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan konsumen,” kata Fachry di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Mengutip data dari Sidang Tahunan Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta tahun lalu, Fachry mengatakan perdagangan produk halal di dunia mencapai US$ 2,8 triliun atau sekitar Rp39.527,04 triliun.

Nilai raksasa perdagangan produk halal itu terdiri dari US$1,4 triliun (Rp19.763,52 trilun) untuk perdagangan makanan dan minuman, US$506 miliar (Rp7.143,1 triliun) untuk obat dan farmasi, kosmetik US$230 miliar (Rp3.246,86 triliun) dan produk lain US$660 miliar (Rp9.317,09 triliun).

Kadin Indonesia juga mendorong para pengusaha untuk segera mensertifikasi produknya agar lebih mudah untuk ekspor. Sebab, negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai memperhatikan sertifikasi produk halal.

" Pernah ada yang ketahan karena tidak ada label halal, padahal itu sudah bertahun-tahun produk tersebut masuk," kata dia.(Sah)

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal, BPJPH Siap?

Peraturan Menteri Jaminan Produk Halal Ditunggu Pengusaha

Ada Sistem Informasi Manajemen?