Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Pemerintah membidik raksasa internet ini untuk segera membayarkan pajaknya.
Dream – Kabar pemerintah Indonesia yang mengejar tunggakan pajak Google jadi perhatian dunia. Laman media Inggris Dailymail mengutip laporan Reuters menyebutkan perusahaan raksasa AS itu memiliki utang pajak sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun.
Namun nyatanya, dari utang triliunan yang bisa menjadi pemasukan negara itu, Google selama ini ternyata hanya membayar 0,1 persen saja.
Dikutip dari laman Dailymail, Rabu, 21 September 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana akan mengenakan pajak kepada Google sebanyak US$400 juta atau Rp5,2 triliun untuk pajak 2015. Direktorat ini menduga Google telah menunggak pajak selama lima tahun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengatakan pihaknya telah menyambangi kantor Google di Indonesia pada Senin 19 September 2016. Haniv menduga Google hanya membayar 0,1 persen dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun lalu.
Ketika dikonfirmasi, Google kembali menegaskan, perusahaan mereka telah bekerja sama dengan otoritas dan membayar pajak sesuai ketentuan.
Jika terbukti bersalah, Google terancam harus membayar pajak empat kali lebih besar dari jumlah semula dengan jumlah maksimal sebesar Rp5,5 triliun.
Untuk jumlah tunggakan pajak Google selama lima tahun, Haniv menolak berkomentar.
Haniv menyebut mayoritas pendapatan Google dicatat di Google Asia Pacific yang berlokasi di Singapura. Nah, Google Asia Pacific ini menolak untuk diaudit.
“Argumen Google itu mereka telah merencanakan pajak. Merencanakan pajak memang legal. Tapi, merencanakan pajak secara progresif dan negara tempat mereka mendulang penghasilan, tidak mendapatkan apa-apa itulah yang illegal,” kata dia.
Haniv mengatakan pihaknya akan memanggil petinggi Google Indonesia yang juga memegang posisi di Google Asia Pacific. Direktorat Jenderal Pajak juga akan bekerja sama dengan Polri untuk masalah pajak Google. (Sah)