Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Pemerintah Akan Bersikap "keras" Kepada Google. (Foto: Univbatam.ac.id)
Pemerintah akan memaksa Google membayar pajak.
Dream – Perseteruan pemerintah dan perusahaan raksasa Google semakin memanas. usai menolak diperiksa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah akan terus memburu setoran pajak perusahaan asal Amerika Serikat itu.
Kemenkeu bahkan menegaskan takkan memberikan keringanan pajak apapun bagi Google.
“Tentunya tidak ada keringanan. Semua sesuai dengan ketentuan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Selasa 20 September 2016, dilansir dari Merdeka.com.
Hestu mengatakan pemerintah menginginkan Google membayar pajak seperti di Perancis. Untuk itulah, pemerintah akan terus memaksa Google membayar pajak.
“Terkait Google, kami sedang mengkaji benar-benar dari legal bisnis, Undang-Undang Perpajakan, tax rate, dan praktik internasional,” kata dia.
Namun, Hestu enggan membeberkan penghitungannya. Alasannya, masih dalam pembahasan.
“Perhitungannya sedang kami kaji. Kami sedang merumuskan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” kata dia.(Sah)