Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Sebanyak 177 WNI diamankan petugas imigrasi Filipina. Mereka kedapatan menggunakan paspor palsu agar dapat berhaji melalui kuota Filipina.
Dream - Sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan petugas imigrasi Filipina. Mereka kedapatan menggunakan paspor palsu agar dapat berhaji melalui kuota Filipina.
Atas persoalan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut kasus ini dan menangkap para pelaku yang menerbangkan calon jemaah haji tersebut.
"YLKI mendesak Kementerian Agama untuk mengusut pihak yang mengirimkan calon jamaah tersebut," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui keterangan tertulis diterima Dream, Senin, 22 Agustus 2016.
Tulus mengatakan Kemenag harus memberikan sanksi yang tegas jika pelakunya adalah agen perjalanan haji. Sanksi tersebut berupa pencabutan izin operasi atau memasukkan ke daftar hitam (black list).
"Dirjen Haji Kemenag tidak bisa berdalih kasus ini adalah bukan tanggung jawabnya. Bagaimana pun ini merupakan tanggung jawab Ditjen Haji Kemenag," kata dia.
Selain itu, Tulus juga meminta masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mendaftarkan diri sebagai calon jemaah dengan prosedur yang benar dan lewat jalur resmi.
"Jangan tergiur iming-iming dari oknum tertentu yang ujungnya hanyalah penipuan belaka," kata dia.
Sekadar informasi, pemerintah mendapat kabar ada 177 WNI menunaikan haji menggunakan paspor Filipina. Mereka terbang dengan pesawat Philippines Airlines.
"Setelah dilakukan verifikasi, diyakini mereka hendak menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kuota Filipina," kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, di Jakarta, dilansir merdeka.com.
Iqbal mengatakan ratusan calon jamaah haji ini menggunakan dokumen palsu yang diatur oleh sindikat di Filipina. Saat ini, mereka sedang diinterogasi di imigrasi Filipina. (Sah)