Youtuber Pamer Saldo ATM Siap-Siap Diuber Ditjen Pajak

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 25 November 2019 19:15
Youtuber Pamer Saldo ATM Siap-Siap Diuber Ditjen Pajak
Apalagi kalau penghasilannya Rp1 miliar. Masih berani pamer nggak ya?

Dream - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengincar Youtuber berpenghasilan Rp1 miliar per tahun untuk membayar pajak. Apalagi, muncul fenomena Youtuber yang doyan memamerkan saldo rekening bank.

" Youtuber kalau dia orang Indonesia, dapat penghasilan di Indonesia, penjual online, penjual pasar, kalau di atas PTKP wajib bayar PPh secara self assesement," kata Suryo di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Senin 25 November 2019.

Suryo mengatakan DJP punya data-data penghasilan setiap warga Indonesia, baik Youtuber maupun artis dari perbankan. Mereka yang masih `membandel` siap-siap mendapat  teguran.

" Kalau tidak setor bisa dilihat di data Irawan (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan) ada tidak. Penanganannya sama seperti lainnya, youtuber segala lainnya mungkin hanya mode penjualan, dia berbeda," kata dia.

Untuk wajib pajak dengan pekerjaan penjualan online maupun konvensional, Suryo melakukan penarikan pajak yang berbeda. Namun secara keseluruhan pemantauan penghasilan warga negara dilakukan melalui AEoI (Automatic Exchange of information).

" Kalau dia (penjualan online offline) dikasih treatment khusus mungkin bisa. Jadi kita memanfaatkan akses informasi tadi seberapa besar penghasilannya di data itu," kata dia.

1 dari 4 halaman

Profil Suryo Utomo, Andalan Baru Sri Mulyani Kejar Target Pajak

Dream – Suryo Pratomo, menjadi jenderal baru di jajaran aparatur pajak se-Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah melantikan mantan staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini menjadi direktur jenderal Pajak yang baru.

Pengangkatan Suryo dilakukan untuk menggantikan Dirjen Pajak lama, Robert Pakpahan yang sudah memasuki masa pensiun.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jumat 1 November 2019, Sri Mulyani berpesan bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Dia mengatakan 70 persen penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak.

" Perjalanan karir Bapak, saya anggap sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini," kata Sri Mulyani di Jakarta.

 

 © Dream

 

Mantan pejabat World Bank menambahkan, ada empat kriteria yang dimiliki oleh pimpinan di Ditjen Pajak, yaitu kompetensi, keikhlasan dan senang melayani, memiliki keahlian, serta berintegritas. Ini adalah fondasi untuk membangun Indonesia maju.

Sri Mulyani juga berpesan kepada Suryo agar bisa meneruskan reformasi fundamental dan membuat semua wajib pajak (WP) rela membayar pajak.

“ Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk bisa meneruskan seluruh reformasi fundamental yang telah dilaksanakan selama ini,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Siapa Suryo Utomo?

Dikutip dari Kementerian Keuangan, Suryo Utomo lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 26 Maret 1969. Suryo mengenyam pendidikan S-1 Ekonomi Universitas Diponegoro. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan master of business taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1992. Dia mendapatkan gelarnya pada 1998.

Suryo mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002.

Tahun 2002 dia dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri, 2006 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Tujuh tahun kemudian, Suryo dipromosikan menjadi kepala di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan I, tahun 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I, 31 Maret 2015 menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Bakal Pajaki Google, Amazon, dan Netflix

Dream – Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perpajakan.

Salah satu yang menjadi perhatian publik yakni tarif pajak untuk perusahaan digital internasional atau Over The Top Company (OTT).  Sebut saja Google, Netflix, dan Amazon. 

 

 © Dream

 

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 4 September 2019, Sri Mulyani mengatakan, perusahaan tersebut sebelumnya tidak bisa dijadikan subjek pajak luar negeri dan menyetorkan ke pemerintah Indonesia.

" Kami tetapkan bahwa mereka perusahaan digital internasional, Google, Amazon, Netflix mereka bisa memungut, menyetor, dan melaporkan PPN," kata Sri Mulyani di Jakarta.

4 dari 4 halaman

Definisi Badan Usaha Tetap Juga Diubah

Mantan pejabat Bank Dunia ini juga akan mengubah definisi Badan Usaha Tetap (BUT) dalam RUU ini. Definisi BUT tak lagi berdasar kepada kehadiran fisik berupa kantor cabang di Indonesia.

Tujuan penyusunan RUU Perpajakan yaitu untuk meningkatkan iklim kompetitif di Indonesia di tengah perekonomian global yang lesu.

Apalagi kata dia, Jokowi selalu mewanti-wanti terkait tantangan perekonomian nasional yakni kinerja ekspor dan investasi yang sempat melambat.

" Presiden meminta supaya kita lakukan kebijakan yang permudah investasi dan ekspor. Semua hal yang halangi harus dihilangkan. Filosofinya, buat ekonomi Indonesia menjadi kompetitif," kata dia.  (ism)

Beri Komentar
Istri Akui Cemburuan, Daus Mini: Coverboy Sih Nggak ya