Apa saja perbedaannya dengan aturan lindung nilai (hedging) konvensional?
Dream - Bank Indonesia (BI) akhirnya mengeluarkan kebijakan transaksi lindung nilai (hedging) syariah. Aturan ini diharapkan mendukung pendalaman pasang euangan khususnya pasar valas domestik.
Mengutip keterangan tertulis BI, Kamis, 3 Maret 2016, aturan hedging syariah ini diaturn dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. BI menegaskan penerbitan instrumen ini bertujuan memberi opsi skema syariah dalam mitigasi risiko perubahan nilai tukar Rupiah atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Dengan adanya transaksi lindung nilai syariah, diharapkan potensi kerugian fluktuasi nilai tukar atas aktivitas pembiayaan atau pengelolaan dana yang menggunakan valuta asing (valas) dapat dihindari.
Jenis transaksi yang terkait aturan itu misalnya pembiayaan terkait ekspor/impor, layanan haji dan umroh, maupun aktifitas keuangan syariah lainnya yang menggunakan valas.
" Hal ini sangat penting, mengingat aktivitas keuangan syariah dalam valas tersebut terus meningkat setiap tahunnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara.
Perbedaan
Berbeda dengan instrumen transaksi hedging konvensional yang telah ada sebelumnya, peraturan transaksi lindung nilai syariah disusun berdasarkan prinsip syariah. Transaksi ini harus didahului dengan forward agreement atau rangkaian forward agreement.
Artinya, pihak yang melakukan transaksi harus saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
Salah satu syarat lain dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah adalah bahwa transaksi dilakukan tidak untuk spekulasi, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata. Artinya, dalam transaksi lindung nilai syariah harus terdapat dasar kebutuhan atau underlying transaksi.
Underlying transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah adalah seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri, dan/atau investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
