BKN mewanti-wanti masyarakat untuk tidak tertipu.
Dream – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima pengaduan-pengaduan tentang penipuan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seleksi ini berasal dari formasi Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN.
Badan Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN, M. Ridwan, mengatakan aksi penipuan ini diumumkan melalui link situs yang mengatasnamakan pemerintah tertentu.
“ Untuk itu BKN perlu mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal,” kata Ridwan di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Jakarta, Rabu 28 Februari 2018.
Dia meminta masyarakat untuk melapor kepada BKN jika ada penipuan serupa. Hal ini bertujuan agar BKN bisa menindaklajuti penipuan tersebut.
“ BKN mengimbau masyarakat tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, baik melalui formasi umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah,” kata Ridwan.
Sekadar informasi, regulasi yang mengatur pengangkatan honorer telah berakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 224-1/99 tentang Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
Ridwan berkata, hingga saat ini, pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apa pun untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
“ Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah menyampaikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi,” katadia.
Sebagai informasi tambahan, rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat 1 dan 2.
“ Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata dia. (ism)
