Aggaran belanja K/L akan mengalami penurunan mencapai Rp45,5 triliun. Selain itu, anggaran bantuan sosial juga akan mengalami penghematan.
Dream - Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp50,6 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Penghematan tersebut didapat dengan memangkas anggaran belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana anggaran belanja K/L akan diturunkan dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan anggaran belanja non-K/L mengalami kenaikan sekitar Rp9,6 triliun.
" Di dalam penurunan Rp45,5 triliun untuk belanja K/L, ada penghematan belanja K/L yaitu sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun," ujar Bambang, dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat, 8 April 2016.
Bambang berharap penghematan itu dapat dicapai melalui efisiensi belanja operasional. Seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan jasa seperti pembayaran listrik, telepon, air, serta jasa lainnnya, serta pembangunan gedung baru.
" Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh K/L," ucap Bambang.
Selain itu, penghematan juga akan dilakukan melalui pengurangan anggaran belanja pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor, serta belanja modal infrastruktur seperti pembelian kendaraan dinas.
" Kemudian juga kita harapkan ada penghematan di belanja bantuan sosial, serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang ternyata tidak mendesak, itu bisa ditunda," kata Bambang.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berharap ada penghematan dari hasil lelang terutama proyek-proyek infrastruktur. Juga dari optimalisasi honorarium kegiatan dan penundaan belanja yang tidak dapat dieksekusi tahun ini.
" Itu adalah program penghematan yang harapannya pada tahap kedua bisa Rp29,2 triliun sehingga total Rp50,6 triliun," ucap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan pemerintah juga akan menekan biaya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Khusus untuk subsidi LPG akan ditekan hingga bisa berkurang mencapai Rp23,8 triliun.
" Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik karena penyesuaian harga untuk kelas 900 MW masih ditunda sampai bulan Juli," ucap dia. (Ism)
