Indonesia ditaksir membutuhkan biaya US$ 132,2 miliar untuk pengembangan infrastruktur dalam 10 tahun ke depan.
Dream - Laporan perusahaan konsultasi kredit yang berbasis di Malaysia, RAM Ratings, 'Power Up or Power Out' memperkirakan sektor kelistrikan Indonesia membutuhkan biaya US$ 132,2 miliar untuk pengembangan infrastruktur listrik dalam 10 tahun ke depan.
Untuk itu, RAM melanjutkan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa memanfaatkan sukuk ASEAN untuk membiayai pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia.
Selain itu, perusahaan listrik swasta juga akan memainkan peran yang lebih besar dalam pengadaan listrik tersebut.
Mengingat perkembangan pasar obligasi mata uang lokal Indonesia masih dalam tahap awal, mayoritas proyek bergantung pada kredit ekspor dan dukungan dari lembaga pinjaman multilateral untuk pendanaannya.
“ Dengan meningkatnya minat pada obligasi-obligasi proyek, pasar ringgit sukuk juga bisa menjadi pilihan yang layak untuk pendanaan sektor listrik Indonesia,” kata Chong Van Nee, Co-Head of Infrastructure and Utilities Ratings RAM Ratings seperti dikutip Dream dari laman CPIFinancial.net, Selasa, 18 Agustus 2015.
Banyaknya investor jangka panjang, cukupnya likuiditas dan mapannya kerangka sukuk telah menjadi faktor kunci bagi proyek-proyek Indonesia untuk masuk ke pasar obligasi ringgit.
" Kami telah melihat banyak perusahaan Indonesia yang masuk ke pasar ringgit dan kemungkinan ada ruang bagi pendanaan proyek-proyek di Indonesia, terutama obligasi untuk sektor listrik di pasar," kata Van Nee.
Meskipun penduduknya lebih dari 250 juta, rasio elektrifikasi di Indonesia masih rendah di angka 84,3 persen sampai akhir 2014, dibanding sebagian besar tetangganya di ASEAN.
" Meski kemampuan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik masih terus terhambat oleh masalah pembebasan lahan, birokrasi yang rumit, dan terbatasnya pendanaan, pemerintah telah meluncurkan berbagai reformasi untuk mengatasi tantangan struktural itu. Ini merupakan langkah yang positif untuk membantu memperbaiki kepercayaan investor dan bankabilitas proyek-proyek tersebut."
