Apa saja harta yang dimiliki Jokowi?
Dream – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kenaikan harta sejumlah pejabat selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Jumat 10 September 2021, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) tertanggal 12 Maret 2021, Jokowi memiliki kekayaan senilai total Rp63.616.935.818. Angkanya naik Rp8,8 miliar dari laporan Maret 2020 yang total kekayaannya senilai Rp54.718.200.893.
Menurut data terbaru, Jokowi punya 20 harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai total Rp53.281.696.000. Aset properti itu tersebar di Jawa Tengah, seperti Surakarta, Sragen, Sukoharjo, dan Karanganyar.
Jokowi juga punya delapan kendaraan yang senilai Rp527,5 juta. Misalnya, Suzuki Pick Up senilai Rp10 juta yang dibeli pada 1997 dan Nissan Juke Minibus yang dibeli pada 2012 senilai Rp120 juta.
Harta bergerak lainnya milik Jokowi senilai total Rp357,5 juta. Tercatat, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak punya aset berupa surat berharga.
Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki Jokowi senilai Rp10,05 miliar. Dalam laporan ini, Jokowi punya utang senilai Rp597,55 juta.
1 dari 5 halaman
Jokowi `Gali Lobang` Rp868 Triliun Buat Tambal APBN 2022
Dream – Pemerintah mengincar pendapatan senilai Rp1.840,7 triliun untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp2.780,7 triliun di tahun 2022. Sebagian besar sumber pemasukan pemerintah bersumber pajak dengan target Rp1.506,9 triliun.
“ Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan kepresidenan secara live yang disiarkan oleh Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.
Pemerintah, lanjut dia, akan meneruskan reformasi perpajakan di antaraya dengan melakukan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
“ Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Selain itu, Jokowi berharap pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur bisa meningkatkan daya saing investasi nasional. Insentif itu juga diharapkan bisa memacu transformasi ekonomi.
2 dari 5 halaman
Target PNBP Jadi Rp332,2 Triliun
Selain dari pajak, sumber pemasukan pemerintah di tahun 2022 adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan mencapai Rp332,2 triliun.
Untuk meningkatkan PNBP, kata Jokowi, beberapa strategi yang bisa dilakukan di antaranya memperbaiki proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, optimalisasi pengelolaan aset, dan intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutan PNBP.
“ Serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” kata dia.
3 dari 5 halaman
Defisit Anggaran 4,85 Persen
Dengan rencana belanja dan pendapatan tersebut, Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2022 akan berada di kisaran Rp868 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“ Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal,” kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap angka defisit anggaran bisa kembali lagi ke angka maksimal 3 persen pada tahun 2023.
Jokowi menyebut defisit anggaran akan dibiayai dari beberapa sumber, termasuk utang.
“ Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” kata dia.
4 dari 5 halaman
Anggaran Belanja Tahun Depan Rp2.780,7 Triliun, Ini Alokasi Terbesarnya
Dream – Pemerintah merencanakan belanja negara di tahun depan mencapai Rp2.780,7 triliun. Dari alokasi Rancangan APBN 2022, porsi anggaran untuk pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.
Khusus anggaran di bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan 9,4 persen dari alokasi RAPBN 2022 terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp255,3 triliun.
“ Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata dia dalam siaran langsung pidato kenegaraan RAPBN 2022 dari Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.
Untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
5 dari 5 halaman
Bagaimana dengan Pos Lainnya?
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan senilai Rp427,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membantu membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Pemerintah juga menyediakan Rp541,7 triliun untuk anggaran pendidikan. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
“ Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata dia.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Fokus pemerintah untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. ada beberapa fokus pemerintah terkait ini, seperti mempercepat peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19.
