Presiden Jokowi mengakui pengalihan dana subsidi BBM merupakan keputusan pahit.
Dream - Presiden Joko Widodo mengakui keputusan untuk mengalihkan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang pahit. Namun bukan berarti masyarakat harus mengalami kepahitan ini terlalu lama.
" Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya kemana," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman setkab, Senin, 20 April 2015.
Menurut presiden, keputusan pahit yang diambil pemerintah ini memang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Tak kurang dari Rp 300 triliun uang pemerintah dikucurkan untuk subsidi harga BBM.
Pemerintah yakin masyarakat akan merasakan pengorbanan mereka berbuah hasil jika seluruh proyek infrastruktur, seperti rel kereta, jalan tol, bandara terwujud.
" Kalau barangnya jadi, saya yakin kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," katanya.
Anggaran subsidi harga BBM hingga Rp 300 triliun per tahun diakui Jokowi sangat besar sekali. Jika tak ada perubahan, dalam hitungan lima tahun saja Indonesia sudah bisa menghabiskan lebih dari Rp 1.500 triliun. " Kalau dua puluh tahun berarti Rp 6.000 triliun,” tukasnya.
Padahal jika dialihkan, anggaran subsidi selama 10 tahun itu bisa digunakan untuk membangun rel kereta api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dari perhitungan pemerintah, pembangunan kereta api dari Barat sampai ke Timur hanya membutuh anggaran Rp 360 triliun.
Sementara andai dialokasikan untuk membangun jalan tol, Indonesia setidaknya bisa membangun puluhan ribu kilometer jalan bebas hambatan. Bahkan seluruh proyek jalan tol diyakini bisa rampung semuanya.
" Karena jalan tol 1 km itu Rp 60 miliar. Karena itu, kalau Rp 3.000 triliun itu bisa mencapai beberapa puluh ribu kilo meter," katanya.
Berkaca dari perhitungan tersebut, presiden mengatakan di sinilah letak kesalahan yang ingin diubah pemerintahannya.
Presiden Jokowi menyebutkan, bahwa uang subsidi BBM akan dialihkan juga untuk irigasi, untuk bibit, untuk pupuk, sehingga yang namanya kedaulatan pangan kita bisa terwujud. “ Saya beri target pada Menteri Pertanian dulu 3 tahun untuk beras. Sekarang tidak jadi 3 tahun, tapi 2 tahun,” ujarnya.
Di daerah, dampai pengalihan subsidi BBM diyakini Presiden Jokowi akan kelihatan dalam jangka waktu 3-4 tahun, termasuk di Papua yang akan jadi fokus pemerintah.
