Jokowi dan Kebijakan Gas-Rem Selama Covid-19

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 16 Agustus 2021 18:23

Pemerintahan Jokowi Membuat Kebijakan PPKM Dan Bansos Untuk Menangani Pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi ingin menciptakan ini selama pandemi Covid-19.

Dream – Pemerintah menekankan pentingnya PPKM dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 untuk “ menyeimbangkan” kesehatan dengan perekonomian.

Pada Senin 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo merujuk kepada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengambil keputusan. Data dan keadaan yang berubah harus ditanggapi secara cermat.

Menurut Jokowi, tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan

“ Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian,” kata Jokowi dalam siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden.

Formula itu dilakukan ketika memutuskan kebijakan tentang PPKM. Jokowi mengakui kebijakan yang berubah-ubah ini sering dinilai tidak konsisten.

“ Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” kata dia.

1 dari 4 halaman

Bansos Pun Diberikan

Pengetatan mobilitas yang dilakukan pemerintah, lanjut Jokowi, membuat pemerintah memberikan lebih bantuan sosial. Sebut saja Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“ Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen,” kata dia.

Yang lebih utama, lanjut Jokowi, pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.

“ Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Jokowi `Gali Lobang` Rp868 Triliun Buat Tambal APBN 2022

Dream – Pemerintah mengincar pendapatan senilai Rp1.840,7 triliun untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp2.780,7 triliun di tahun 2022. Sebagian besar sumber pemasukan pemerintah bersumber pajak dengan target Rp1.506,9 triliun.

“ Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan kepresidenan secara live yang disiarkan oleh Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.

Pemerintah, lanjut dia, akan meneruskan reformasi perpajakan di antaraya dengan melakukan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

“ Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Jokowi berharap pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur bisa meningkatkan daya saing investasi nasional. Insentif itu juga diharapkan bisa memacu transformasi ekonomi.

3 dari 4 halaman

Target PNBP Jadi Rp332,2 Triliun

Selain dari pajak, sumber pemasukan pemerintah di tahun 2022 adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan mencapai Rp332,2 triliun.

Untuk meningkatkan PNBP, kata Jokowi, beberapa strategi yang bisa dilakukan di antaranya memperbaiki proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, optimalisasi pengelolaan aset, dan intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutan PNBP.

“ Serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” kata dia.

4 dari 4 halaman

Defisit Anggaran 4,85 Persen

Dengan rencana belanja dan pendapatan tersebut, Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2022 akan berada di kisaran Rp868 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“ Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal,” kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap angka defisit anggaran bisa kembali lagi ke angka maksimal 3 persen pada tahun 2023.

Jokowi menyebut defisit anggaran akan dibiayai dari beberapa sumber, termasuk utang.

“ Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” kata dia.