Daerah-daerah itu menyiapkan lahan khusus untuk calon ibu kota negara.
Dream – Pemerintah serius memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia. Masalah ini telah dibahas di internal pemerintah sejak tiga tahun lalu.
“ Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Selasa 7 Mei 2019.
Hasilnya, pemerintah mengaku telah mengantongi tiga daerah alternatif yang dikaji untuk menjadi pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta.
Menurut Jokowi Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang. Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatra baru dihuni 21 persen, Kalimantan baru dihuni 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.
“ Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” kata dia.
Dari sisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan bencana, Jakarta termasuk ke dalam ring of fire dan rawan banjir. Ada juga masalah ketersediaan air bersih.
“ Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” kata dia.
1 dari 2 halaman
Ada 3 Alternatif, Secepatnya Diputuskan
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Tapi, dia berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar pemindahan ibu kota negara dengan lembaga-lembaga terkait.
Mantan walikota Solo ini mengatakan ada tiga alternatif yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang menyiapkan lahan 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare. Namun, belum diputuskan daerah mana yang akan menjadi ibu kota baru negara Indonesia.
“ Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” kata dia.
2 dari 2 halaman
Anggaran Siap?
Jokowi mengatakan tak ada masalah keuangan kalau tidak dikerjakan setahun. Sekadar informasi, pemindahan ibu kota negara diprediksi akan menelan biaya hingga Rp466 triliun.
“ Angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini,” kata dia.
Pemerintah akan mencari skema pembiayaan agar anggaran pemindahan ibu kota negara tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“ Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” kata dia.
