Segini yang sudah dibayar pemerintah.
Dream – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang memproses pembayaran tunggakan tagihan Covid-19. Pada 2020, tunggakan kementerian atas klaim Covid-19 mencapai Rp22,085 triliun.
Dikutip dari laman Kemenkes, Senin 28 Juni 2021, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Rita Roghayah, mengatakan kementerian telah membayar tahap pertama pelayanan Covid-19 senilai Rp16,14 triliun. Ada Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelayanan Maret-Desember 2020.
Rita mengatakan uang tersebut digunakan untuk membayar klaim kepada 1.373 RS yang memberikan pelayanan dan perawatan Covid-19 di seluruh Indonesia. Rinciannya, 1.373 RS tersebut terdiri dari 803 RS swasta, 415 RSUD, 58 RS TNI, 33 RS Polri, 30 RS Kemenkes, 23 RS BUMN dan 11 RS Kementerian lainnya.
“ Paling besar dan paling banyak pembayarannya adalah RS swasta, kemudian urutan kedua RSUD dan urutan ketiga RS Kemenkes, dan RS lainnya,” kata dia.
1 dari 2 halaman
Percepat Bayar Klaim
Kementerian Kesehatan, lanjut Rita, berupaya penuh untuk mempercepat pembayaran klaim untuk menjaga cashflow RS guna menjamin mutu kendali pelayanan RS yang lebih baik. Uang Rp5,6 triliun ini merupakan dispute klaim tahun 2020 yang mencapai Rp22,08 triliun.
Sisanya, ujar dia, masih dalam proses penyelesaian yang dilakukan bertahap. Antara lain, tahap I Rp525 miliar yang sudah dilakukan tinjauan oleh BPKP pada 22 Mei 2021 dan sedang dalam proses transfer ke rumah sakit.
Tahap II senilai Rp489 miliar dan BPKP telah meninjaunya pada 11 Juni 2021, tapi dalam proses di Kementerian Keuangan. Setelah itu, baru ditransfer ke rumah sakit.
Tahap III senilai Rp1,5 triliun yang telah ditinjau BPKP pada 17 Juni 2021 dan sedang dalam proses Kementerian Keuangan.
2 dari 2 halaman
Tahap Selanjutnya Masih Diproses BPKP
Tahap IV senilai Rp1,1 triliun, Tahap V Rp5,8 triliun, dan tahap VI Rp6,9 triliun masih dalam proses tinjauan BPKP. Masing-masing memiliki target selesai review yang berbeda, tahap 4 ditargetkan selesai akhir Juni 2021, tahap 5 ditargetkan selesai pada akhir Juli 2021, sedangkan tahap 6 ditargetkan selesai pada Juli hingga September 2021
Sekadar informasi, dispute klaim merupakan ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan atas klaim pelayanan. Prosedur klaim dimulai dari pengajuan klaim oleh rumah sakit, pengajuan tersebut kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Agar penyelesaian persoalan dispute klaim lebih cepat, Kementerian Kesehatan, kata Rita, berencana membentuk Tim Dispute di setiap provinsi yang terdiri dari unsur Dinkes Provinsi, organisasi profesi, tim verifikator dan unsur Kemenkes. Harapannya, dengan pembentukan Tim Dispute, semakin mempercepat proses pengajuan klaim RS yang bertugas menangani Covid-19.
