Akun Twitter Petinggi Negara G7 Diberi Label Khusus, Termasuk Milik Jokowi?

Reporter : Syahid Latif
Jumat, 12 Februari 2021 15:00

Twitter

Pelabelan akun pejabat negara ini sudah diterapkan pada pemimpin negara anggota dewan keamanan tetap PBB.

Dream - Aplikasi cuitan pendek Twitter mulai memperluas kebijakan pelabelan akun para pejabat dan entitas media berafiliasi dengan negara pada 17 Februari 2021 mendatang. Di fase kedua ini, Twitter akan menerapkan pada negara-negara kelompok tujuh (G7) termasuk Indonesia.

Sebelumnya Twitter sudah melakukan fase pertama dengan menyasar akun pejabat penting pemerintah dari negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

" Twitter percaya, bahwa keamanan dan kebebasan berekspresi seharusnya berjalan beriringan, terutama pada saat berinteraksi dengan pejabat negara dan institusi terkait. Selain itu, menambahkan konteks pada percakapan juga dapat membantu pengguna mendapatkan informasi yang lebih akurat di Twitter," kata Twitter Inc dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Februari 2021.

Ketentuan memperluas pelabelan akun mengalami penambahan pada Agustus 2020. Saat itu Twitter melakukannya kepada akun jajaran akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

1 dari 2 halaman

Akun Jokowi Juga?

Setelah mendapat masukan dari publik, Twitter mulai pekan depan akan memperluasnya dengan menyasar akun resmi negara-negara G7 yaitu kelompok negara dengan ekonomi paling maju.

Di fase kedua ini, negara yang menjadi sasaran adalah Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Pengaplikasian label akan dilakukan Twitter kepada akun pejabat penting pemerintah yang sudah diverifikasi; termasuk menteri-menteri negara, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik. Untuk saat ini, fokus utama diarahkan pada jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri;

Hal yang sama akan dilakukan untuk akun personal para pemimpin dari kelompok negara yang ada pada fase 1 dan fase 2.

2 dari 2 halaman

Twitter juga memperbarui teks dari label akun-akun pemerintahan dengan menambahkan spesifikasi untuk membedakan antara akun individu dan institusi, serta memperluas aplikasi label ke akun personal para kepala negara untuk memberikan konteks yang lebih jelas bagi pengguna Twitter.

Untuk langkah selanjutnya, Twitter sedang berupaya mengaplikasikan label tambahan pada akun-akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang.

Para pejabat tinggi, kepala negara, dan institusi menjadi sasaran program ini karena Twitter berharap penggunanya bisa melihat konteks yang sedang diperbincangkan dari sudut pandangan nasional. Pengguna juga bisa lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili.

" Untuk memberikan konteks tambahan kepada publik, mengklik label tersebut akan mengarahkan mereka ke artikel yang menjelaskan tentang kebijakan ini dan merujuk mereka ke Laporan Transparansi Twitter sebagai informasi tambahan."

Saat akun-akun tersebut mendapatkan label, Twitter akan mengirimkan notifikasi saat sebuah akun mendapatkan label, dan memungkinkan pemilik akun memberikan masukannya secara langsung.