Pergub DKI Jakarta Terapkan Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor Saat PSBB Transisi

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 21 Agustus 2020 17:12

Ilustrasi Ganjil Genap (Liputan6.com)

Ketentuan pemberlakuan pembatasan akses sepeda motor lewat sistem ganjil genap masih harus menunggu Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Dream - Kebijakan pembatasan akses kendaraan bermotor lewat pelat nomor kendaraan ganjil genap di DKI Jakarta juga akan diberlakukan untuk sepeda motor. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Pergub tersebut ditandangani Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020 dan langsung diundangkan. Seperti mobil, penerapan sistem ganjil genap didasarkan dengan tanggal harian.

Dalam pasal 7 Pergub itu menyebutkan pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan masa transisi. Berlaku untuk kendaraan bermotor pribadi baik sepeda motor maupun mobil pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Pasal 8 ayat 1 huruf a dan b dijelaskan mengenai ketentuan berlaku ganjil genap.

" Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap," demikian bunyi huruf a.

" Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil," demikian bunyi huruf b.

1 dari 2 halaman

Pengecualian Kendaraan dari Ketentuan Gage

Dalam Pasal 8 ayat 2 berisi pengecualian atas aturan ini terhadap kendaraan dengan beberapa ketentuan.

a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;
b. kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;
c. kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas;
d. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
e. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
f. kendaraan Pejabat Negara;
g. kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;
h. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;
i. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
j. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;
k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan
l. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

2 dari 2 halaman

Dishub Nyatakan Ganjil Genap Sepeda Motor Belum Berlaku

Sementara, pada ayat 3 disebutkan demikian.

" Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur."

Meski sudah diatur dalam Pergub tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan penerapan ganjil genap belum diberlakukan untuk sepeda motor.

" Belum, jadi untuk gage tetap berlaku 25 ruas jalan, hanya roda 4 dengan 14 pengecualian kemudian berlakunya mulai jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 16.00 sampai jam 21.00," kata Syafrin, dikutip dari Liputan6.com.