Seruan untuk melakukan diversifikasi pangan dinilai salah diterjemahkan. Masyarakat memang mulai meningalkan nasi, tapi justru terdorong beralih pada komoditas yang mayoriyas berasal dari impor.
Dream - Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah telah mengampanyekan diversifikasi produk. Masyarakat yang mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok diimbau untuk memanfaatkan bahan lain, semisal jagung, sagu, ataupun singkong.
Namun sayang, seruan diversifikasi dinilai salah diterjemahkan. Masyarakat memang mulai meningalkan nasi, tapi justru terdorong beralih pada komoditas yang mayoriyas berasal dari impor.
" Setelah meninggalkan nasi, konsumsi itu justru beralih kepada roti dan mie instan yang berbahan baku mayoritas impor," kata Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Sutarto Alimoesso, sebagaimana dikutip Dream dari merdeka.com, Kamis 2 Oktober 2014.
Menurut dia, peralihan konsumsi masyarakat ke bahan yang mayoritas impor itu disebabkan belum adanya bahan pengganti nasi yang kuantitasnya sepadan dengan terigu. Alasan lain, harga lebih bahan subtitusi nasi dari dalam negeri lebih mahal dan kemasan hasil olahan yang kurang menarik.
Sutarto berharap semua pihak, termasuk kampus, bisa memikirkan solusi masalah itu. Bulog juga berharap distributor pangan diwajibkan menyalurkan produk pangan pokok berbahan lokal, seperti singkong atau sorgum. Misalnya, saat distributor mendistribuskan terigu impor 100 kilogram, maka harus menyalurkan 10 kilogram tepung singkong. " Jadi pangan berbahan baku lokal itu juga ikut tersalurkan ke masyarakat," tutur Sutarto.
Sementara itu, Peneliti Ketahanan Pangan PSEKP Kementerian Pertanian, Achmad Suryana, menilai perlu ada reorientasi program ketahanan pangan, menjadi kemandirian pangan. Pengembangan komoditas pengganti beras harus ditentukan secara spesifik dan diberi target waktu yang jelas.
" Kalau kemandirian itu artinya optimalisasi produksi domestik. Ini harus terencana dan sistemik, ada optimalisasi daya saing lokal. Identifikasi mana saja yang mau dikembangkan," ujar dia.
Selain itu, inovasi dan teknologi pertanian jadi harga mati. Alokasi anggaran litbang pertanian juga perlu ditambah. " Karena mungkin sudah ada teknologi yang tinggal dimatangkan 1-2 tahun sudah bisa disebarkan ke masyarakat," tutur Achmad.
