Dream - DKI Jakarta saat ini tengah menghadapi ancaman infeksi varian baru virus corona. Sudah ditemukan 33 kasus infeksi dari tiga varian baru, yaitu Alpha, Beta, dan Delta.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan 980 sampel uji Whole Genome Sequencing yang diduga mutasi virus. Hasilnya, 289 sampel dinyatakan bukan Variant of Consent (VoC/varian yang diawasi WHO), 33 merupakan VoC, 438 menunggu hasil, 216 negatif Covid-19, 3 tidak dapat dianalisis dan 1 sampel invalid.

"Dari data tersebut, kami identifikasi bahwa 25 kasus berasal dari orang yang habis perjalanan luar negeri," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dilansir Beritajakarta.id.

Dia melanjutkan, tiga kasus merupakan transmisi lokal di luar Jakarta. Ini karena kasus tidak berdomisili di Jakarta namun hanya melakukan pemeriksaan di Jakarta.

"Lalu, ada lima kasus yang transmisi lokal di Jakarta dan kelimanya varian Delta," kata Dwi.

18 dari 33 VoC merupakan Varian Delta

Dari 33 VoC tersebut, Dwi merinci terdapat 12 kasus merupakan infeksi varian Alpha (B.117 dari Inggris), 3 varian Beta (B.1.351 dari Afrika Selatan), dan 18 varian Delta (B.1617.2 dari India).

"Setiap bertemu VoC, kami langsung mengidentifikasi kasus impor atau transmisi lokal. Jika transmisi lokal, maka kami lakukan tracing masif di komunitas dan tempat kerja," kata dia.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap mutasi virus. Dia menegarkan varian baru memiliki sifat mudah menular dan memicu gejala lebih berat.

Miris! Tingkat Kepatuhan Memakai Masker Warga DKI Tinggal 20 Persen

Dream - Tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta dalam memakai masker ternyata menunjukkan kemerosotan tajam. Di awal 2021, tingkat kepatuhan tersebut mencapai 70 persen namun kini hanya 20 persen.

"Ketaatan memakai masker pernah kita di posisi terbaik, sekitar 70 persen, tapi di era-erasa sekarang sekitar 20 persen yang memakai masker, jadi turun 50 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, dalam diskusi disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Menurut Widyastuti, temuan ini didapat dari hasil survei yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menduga penurunan tingkat kepatuhan warga terjadi akibat kejenuhan menjalani pembatasan.

"Karena mungkin sudah lama, 1,5 tahun dibatasi aktivitasnya sehingga pada saat kemarin sempat menurun jumlah kasus, warga DKI agak berkurang ketaatannya terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Untuk mencegah agar lonjakan tidak semakin tinggi, Widyastuti meminta masyarakat kembali patuh prokes. Dia menekankan prokes terutama memakai masker tetap perlu dilakukan meski sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak dua dosis.

"Kita pesankan, vaksinasi bukan satu-satunya cara tapi harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan," ucap dia.

Ahli Epidemologi: Indonesia Kolaps 2-4 Minggu Lagi Jika Covid-19 Tak Terkendali

Dream - Penanganan Covid-19 di Indonesia yang membutuhkan peran serta masyarakat dalam beberapa waktu ke depan diharapkan bisa makin diperketat. Upaya ini penting dilakukan karena terdapat potensi ancaman kolaps pada fasilitas kesehatan mengingat mulai terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, mengatakan penambahan tempat tidur bukan solusi yang tepat mengantisipasi lonjakan Covid-19. Dia menilai pengawasan lebih ketat terhadap penerapan protokol kesehatan lebih diperlukan saat ini.

"Pengawasan di lapangan itu dibutuhkan untuk memantau apakah regulasi kita itu memang dilaksanakan dengan baik," ujar Masdalina, dalam diskusi virtual disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Masdalina menekankan butuh langkah penanganan yang cepat dan tepat. Sebab, kata dia, potensi kolaps bisa terjadi dalam waktu dekat.

"Jika tak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat, saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps," kata dia,

Pengawasan Ketat Penerapan Prokes di Hulu

Masdalina juga menyoroti langkah pembatasan yang dipilih Pemerintah. Dia menilai langkah tersebut tidak akan efektif jika protokol kesehatan tidak menjadi perhatian utama semua pihak.

Sinergisitas antara Pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan saat ini. Masing-masing pihak bisa menjalankan perannya semaksimal mungkin.

"Yang harus dilakukan adalah containment di hulu, jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tracingnya kuat," kata dia.

Selanjutnya, Masdalina menyatakan sempat tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca-liburan panjang sebelum Idul Fitri akibat pelaksanaan tracing secara benar. Dia menilai ini bisa menjadi solusi dalam mengendalikan Covid-19 meski hasilnya tidak bisa langsung terlihat.

"Kita juga pernah mengalami libur panjang yang kasusnya tidak naik, artinya model-model seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi pada saat ini mungkin pembatasan mobilitas bisa menjadi solusi tapi itu tidak bisa lama," ucap dia.