Anies Baswedan Ditanya KPK Soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 21 September 2021 17:35
Anies Baswedan Ditanya KPK Soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta
Anies mengaku mendapat delapan pertanyaan dari penyidik KPK.

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya untuk menjelaskan seputar program dan peraturan yang berlaku di DKI Jakarta.

" Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," ujar Anies.

Untuk diketahui, Anies Baswedan hari ini datang memenuhi panggilan KPK  sebagai saksi atas pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang diduga mengandung unsur korupsi.

Secara khusus, Anies menjelaskan jika pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terkait program pengadaan rumah di Jakarta. 

" Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta," ungkapnya.

Namun saat dicecar pertanyaan jurnalis seputar materi pemeriksaan, Anies tidak menjelaskan secara rinci mengenai keterangan yang disampaikannya kepada penyidik. Pun, dia tidak memberikan sedikit penjelasan mengenai proses pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur yang diduga mengandung unsur korupsi.

" Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi," kata dia.

 

1 dari 5 halaman

Dicecar 8 Pertanyaan

Anies sempat menyinggung situasi yang terjadi di ruang pemeriksaan. Dia mengaku mendapat delapan pertanyaan dari penyidik.

Tidak hanya itu, Anies juga diminta menjawab sembilan pertanyaan seputar identitas seperti tempat lahir dan tanggal lahir. Pemeriksaan sempat dijadwalkan selesai pukul 12.30 WIB.

" Tetapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 15.00-an lalu," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 5 halaman

Penuhi Panggilan KPK Soal Penggadaan Tanah di Munjul, Ini Kata Anies Baswedan

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hari ini datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK). Anies dimintai keterangan sebagai saksi atas pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang diduga mengandung unsur korupsi.

" Saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," ujar Anies.

Anies siap memberikan keterangan yang diminta KPK. Dia berharap keterangan tersebut dapat membantu penyidik dalam menggelar investigasi.

" Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses," kata Anies.

 

3 dari 5 halaman

Dipanggil Bareng Ketua DPRD DKI Jakarta

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan sejumlah tokoh yang diangga memiliki kaitan dengan korupsi tersebut. Selain Anies, KPK memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Keduanya diminta keterangan untuk pelengkapan berkas penyidikan terhadap Yoory Corneles Pinontoan. Yoory yan merupakan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta.

" Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk YRC dan kawan-kawan, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21 September 2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 5 halaman

Ucapan Keras Anies Baswedan Saat Sanksi Holywings Tutup Sampai Pandemi Selesai

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sanksi tegas kepada manajemen Holywings Kemang yang dianggap melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. Tempat hiburan di Jakarta Selatan yang ramai pengunjung muda tanpa masker itu akhirnya sanksi tutup sampai pandemi berakhir.

" Kita tidak akan membiarkan seperti ini untuk melenggang tanpa kea (sanksi) yang berat. Sanksinya apa? Tidak boleh operasi, titik, sampai pandemi ini selesai," ujar Anies.

Holywings Kemang sempat viral lantaran tidak menerapkan pembatasan pengunjung sehingga terjadi kerumunan saat razia dilakukan. Tempat makan tersebut sempat terkena sanksi penutupan sementara selama tiga hari namun Anies akhirnya memutuskan melarang Holywings Kemang beroperasi sampai pandemi selesai.

Anies menyatakan manajemen Holywings Kemang meruntuhkan upaya bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menekan penularan Covid-19. Dia juga menilai sikap manajemen menunjukkan pengkhiatan serta membahayakan masyarakat maupun kegiatan ekonomi.

" Holywings dan semacamnya, dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja setengah mati di rumah, lalu kemudian tempat ini fasilitasi, itu betul-betul merendahkan usaha semua orang," kata dia.

 

5 dari 5 halaman

Viralnya keramaian di Holywings terjadi pada Sabtu, 4 September 2021. Saat menggelar razia, petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP membubarkan kerumunan tersebut.

Saat didatangi petugas, terlihat para pengunjung tidak menjaga jarak. Bahkan ada sebagian yang tidak mengenakan masker.

Pelanggaran Holywings juga sempat membuat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gerah. Dia akhirnya memerintahkan tempat makan itu ditutup setelah mendapat laporan dari Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, dikutip dari Liputan6.com.

Beri Komentar