Kemenkeu Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Reporter : Okti Nur Alifia
Kamis, 23 Oktober 2025 14:06

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Kemenkeu)

Menkeu Purbaya menyampaikan, agar ke depannya BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola agar kebocoran anggaran bisa dicegah.

DREAM.CO.ID - Pemerintah akan melakukan pemutihan untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Anggaran dana yang disiapkan sebesar Rp20 triliun melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“ Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip dari pasardana.id, Kamis, 23 Oktober 2025.

Menkeu Purbaya menyampaikan, agar ke depannya BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola agar kebocoran anggaran bisa dicegah, salah satunya dengan mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan. Seperti ditemukan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang meminta rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.

1 dari 2 halaman

Menurut Menkeu Purbaya, kebijakan itu sudah seharusnya direvisi mengingat masa pandemi COVID-19 telah selesai. Namun, lanjut Purbaya, evaluasi tersebut perlu melibatkan orang yang ahli di bidang kesehatan agar revisi kebijakan tetap mampu mengakomodasi kebutuhan dalam layanan kesehatan.

Bukan Lagi Per Kelas, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Disesuaikan dengan Gaji

“ Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Menkeu Purbaya Lapor Kinerja APBN Triwulan III 2025, Pendapatan Negara Capai Rp1,8 Triliun

Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki. Dia mencatat, BPJS Kesehatan mempunyai 200 orang yang bekerja di bidang IT.

“ Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (artificial intelligence),” bebernya.

Menkeu menyakini integrasi sistem teknologi dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif, misalnya proses klaim yang bermasalah.

“ Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” ungkapnya.