Ketua PWI dianggap mencederai independensi wartawan.
Dream - Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bagir Manan berpendapat penetapan Hari Pers Nasional (HPN) disamakan dengan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus. Pendapat ini disampaikan Bagir karena munculnya silang pendapat mengenai kapan sebenarnya HPN tersebut.
“Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya. Bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus,” kata Bagir, Senin, 12 Februari 2018.
“Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar,” ucap dia.
Seperti diketahui, dua asosiasi jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi.
Keinginan itu muncul karena HPN pad 9 Februari sejatinya bertepatan dengan hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Padahal, kata Bagir, organisasi wartawan bukan hanya PWI.
Bagir paham gejolak penggantian tanggal itu dipicu ulah Ketua PWI Margiono yang tidak memiliki etika yang kuat karena terjun ke politik praktis sebagai calon bupati Tulungagung tapi masih menjabat ketua PWI. Kondisi ini mencederai etika independensi wartawan dan menjatuhkan kredibilitasnya.
“Ya Margiono merasa perlu untuk tampil pidato di depan Presiden, dengan memberikan pujian supaya mencerminkan bahwa dia mendukung Jokowi dan berharap dapat dukungan pencalonannya,” kata Bagir.
“Saya sedih, kok kepala institusi wartawan seperti itu,” ujar dia.
Ke depannya, dia berharap HPN dapat dilaksanaan bukan hanya dari pengurus Dewan Pers, namun juga salah pengurus organisasi lainnya. "Yang penting kepanitiaan dikoordinasi Dewan Pers,” ujar Bagir. (ism)
