Pembahasan untuk pertanggungjawaban kepada auditor keuangan.
Dream - Persoalan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah, menjadi pembahasan Baznas Pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pembahasan itu dilakukan lantaran menurut Undang-undang 23 tahun 2011 pasal 31 ayat 1, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan dana operasional APBD tersebut.
"Berapa persen dari APBD? Ya enggak, itu (dana operasional Baznas Daerah) kan keputusan bersama bupati, gubernur, dan DPRD," kata Ketua Baznas Pusat Bambang Sudibyo usai Rakornas Baznas Pusat dan Kepala Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Desember 2016.
Menurut Bambang, nantinya, alokasi dana APBD yang dialokasikan untuk operasional Baznas Daerah bernilai relatif kecil. Permasalahan akan muncul jika dana yang dialokasikan dimintai pertanggungjawaban oleh KPK dan BPK.
"Pengeolaan zakat kan bagian dari ibadah, untuk itu perlu didiskusikan dengan baik agar permasalahan tidak muncul di belakang," kata dia.
Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyebut, pembahasan mengenai dana bantuan APBD untuk operasional Baznas Daerah menunggu surat yang dikirimkan Baznas Pusat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Nantinya, kata Sigit, Mendagri akan membuat peraturan mengenai penyusunan APBD yang di dalamnya mengatur bantuan dana operasional kepada Baznas Daerah.
"Untuk jumlah ya tidak. Masing-masing daerah kan kondisinya beda-beda. Kupang dengan Aceh kondisinya kan beda," ucap Sigit.
Meski begitu, Sigit enggan mematok kapan peraturan Mendagri itu dapat segera diterbitkan. Kondisi itu lantaran Kemendagri menunggu surat yang dibuat Baznas Pusat.
"Itu (surat) domain Baznas. Kami (Kemendagri) hanya back up mereka (Baznas)," ucap dia. (Ism)
