Dokumen itu menyebutkan AS terlibat aktif dalam tragedi 1965-66.
Dream - Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat yang telah diklasifikasi terkait tragedi 1965 kembali dibuka. Dokumen itu dibuka pada Selasa 17 Okrober oleh tiga lembaga negeri Paman Sam itu, yaitu National Security Archive (NSA), National Declasification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA).
Dokumen tersebut merupakan berkas kabel diplomatik yang masuk dan keluar AS dari Kedutaan Besar AS untuk Indonesia sepanjang 1964 sampai 1968. Berkas-berkas tersebut berisi gambaran mengenai teror yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh militer.
Dilaporkan The Guardian, dokumen tersebut juga menyebutkan dukungan yang diberikan oleh AS atas upaya militer Indonesia, seperti menguasai pusat siaran RRI dan memusnahkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk daftar pejabat PKI, peralatan radio, dan sejumlah uang.
Bahkan, sejumlah pejabat AS bergembira ketika jenderal konsevatif menerapkan darurat militer di Jakarta beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Dokumen-dokumen itu juga menyebut secara spesifik tentang instruksi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI. Instruksi tersebut datang dari salah seorang perwira AD, yang ditujukan kepada seluruh tentara.
Kabel diplomatik pada 21 Desember 1965 dari Sekretaris Pertama Dubes AS untuk Indonesia, Mary Vance Trent, menyebut telah terjadi 'peralihan mencengangkan yang terjadi dalam 10 pekan yang singkat'. Dokumen itu menyebutkan ada sekitar 100 ribu orang telah dibunuh.
Di Bali, pada bulan yang sama, ada laporan menyebut 10 ribu orang terbunuh. Tetapi, dalam dua bulan kemudian, laporan dari Kedubes lain menyebutkan jumlahnya membengkak menjadi 80 ribu orang.
Dokumen ini dibuka seiring meningkatnya retorika anti-komunis yang saat ini ada di Indonesia.
" Pembunuhan massal yang terjadi pada 1965-66 termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan terburuk di dunia, dan menjadi rahasia gelap dari negara kami," ujar pengacara HAM Indonesia, Veronica Koman, dikutip dari The Guardian.
