Doli Kurnia Soroti Potensi Besar Kratom: Saatnya Indonesia Dalami Komoditas Bernilai Tinggi Ini

“Selama ini ke mana saja?”

Dalam pertemuan itu, Doli membuka diskusi dengan pertanyaan yang cukup menggugah. Ia mempertanyakan mengapa kratom—yang terbukti memiliki nilai jual tinggi—baru belakangan ini mencuat ke perhatian nasional.

“ Saya mulai dengan pertanyaan, selama ini ke mana saja? Kita juga perlu tahu kenapa selama ini kratom ini tidak diketahui oleh kita semua. Apa karena memang hanya tumbuh di Kalimantan saja, atau bapak-bapak punya kendala tertentu?” ujar Doli.

Pertanyaan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, kratom berkembang tanpa dukungan kebijakan yang kuat, namun tetap mampu bertahan dan bahkan menembus pasar luar negeri. Bagi Doli, hal ini justru menjadi indikasi penting bahwa komoditas ini memiliki nilai strategis yang patut diperdalam.

Kratom sebagai komoditas dengan masa depan cerah

Doli menilai bahwa kemampuan kratom untuk survive di tengah minimnya dukungan regulasi adalah catatan penting dalam penyusunan RUU Komoditas Strategis. Tanaman yang banyak tumbuh di Kalimantan dan sebagian Sumatera ini ternyata memiliki permintaan pasar yang signifikan.

“ Kalau memang bisa survive sampai sekarang karena dikerjakan secara mandiri dan punya akses ke pasar internasional, ini jadi informasi penting buat kami,” lanjutnya.

Dalam konteks pembentukan undang-undang, DPR RI ingin memastikan bahwa komoditas seperti kratom tidak hanya dibahas di permukaan, tetapi juga didalami dari sisi manfaat, risiko, hingga potensi jangka panjangnya bagi ekonomi nasional.

Penataan ulang komoditas nasional: strategis vs khas

Selain membahas kratom, Doli juga menjelaskan bahwa DPR saat ini tengah menyiapkan RUU tentang Komoditas Khas. Ia menekankan pentingnya membedakan komoditas strategis dan komoditas khas agar arah kebijakan tidak tumpang tindih.

“ Misalnya seperti sukun di Pulau Seribu atau kopi Gayo di Aceh, itu punya kekhasan masing-masing. Tapi nanti harus kita perdalam lagi, mana yang masuk kategori komoditas strategis dan mana yang khas,” ujarnya.

Lebih jauh, ia membuka kemungkinan bahwa dua klasifikasi tersebut tidak harus dipisahkan dalam undang-undang yang berbeda. Menurut Doli, pendekatan clustering bisa menjadi jalan tengah agar pengaturan lebih komprehensif tanpa membuat regulasi menjadi terlalu rumit.

“ Tidak perlu ada undang-undang terpisah, tapi nanti kita buat clustering dan definisi yang jelas antara komoditas strategis dengan khas itu,” tegasnya.

Kratom: antara potensi besar dan kontroversi global

Kratom (Mitragyna speciosa) memiliki sejarah panjang sebagai tanaman obat tradisional di Asia Tenggara. Masyarakat lokal menggunakan daunnya untuk meredakan nyeri, menambah energi, hingga mengurangi rasa lelah. Dalam dosis rendah, kratom memberi efek stimulan, sementara pada dosis tinggi efeknya menyerupai sedatif.

Namun, tanaman ini tidak lepas dari kontroversi. Lembaga internasional seperti U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) dan Food and Drug Administration (FDA) pernah memasukkan kratom dalam daftar bahan yang diawasi karena potensi adiksi dan efek samping tertentu.

Kondisi itu pula yang membuat status legalitas kratom di Indonesia masih menjadi perdebatan. Meski begitu, pemerintah—melalui Kementerian Perdagangan—telah mulai mengatur tata niaga komoditas ini. Kebutuhan akan regulasi yang jelas inilah yang kini menjadi fokus DPR, termasuk dalam pembahasan RUU Komoditas Strategis.

Menuju payung hukum yang pasti dan berkeadilan

RDPU ini menjadi titik awal pendalaman yang lebih serius atas masa depan kratom sebagai komoditas nasional. Doli menegaskan bahwa DPR ingin memastikan setiap regulasi yang disusun mampu melindungi kepentingan masyarakat di daerah penghasil, sekaligus membuka peluang ekonomi baru secara nasional.

Dengan semakin banyaknya pihak yang menyuarakan potensi kratom, DPR RI berupaya menyusun regulasi berbasis data, kajian ilmiah, dan aspirasi publik. Langkah ini diharapkan dapat membawa kratom keluar dari ruang abu-abu legalitas dan menjadikannya komoditas yang diatur dengan jelas, aman, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.