DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan MPR menjalankan kewenangan konstitusional, termasuk melantik presiden dan wakil presiden serta memutuskan usulan pemberhentian.
DREAM.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sama-sama merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya dapat terlibat dalam keputusan besar, mulai dari pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, persetujuan anggaran negara, hingga proses pemberhentian presiden. MPR bahkan memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, kewenangan kedua lembaga tersebut tidak sama. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan MPR menjalankan kewenangan konstitusional tertentu, termasuk melantik presiden dan wakil presiden serta memutuskan usulan pemberhentian mereka. Keduanya juga tidak memiliki kedudukan sebagai atasan dan bawahan.
Perbedaan ini penting dipahami karena sebelum reformasi, MPR pernah ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah empat kali perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, susunan ketatanegaraan Indonesia berubah. Kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi menurut konstitusi.
DPR Memiliki Tiga Fungsi Utama
Pasal 20A UUD 1945 menetapkan tiga fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya menjadi dasar bagi DPR untuk menjalankan kewenangannya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Pertama, fungsi legislasi. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Artinya, DPR tidak dapat menetapkan undang-undang secara sepihak tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan konstitusional dengan pemerintah.
DPR juga memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang. Dalam proses legislasi, DPR dapat membahas, mengubah, atau menolak rancangan yang diajukan pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan DPR sendiri. Jika rancangan tidak memperoleh persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan DPR yang sama.
Kedua, fungsi anggaran. DPR membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan presiden. Pembahasan ini menentukan bagaimana penerimaan negara dialokasikan untuk belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya.
DPR dapat menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN. Jika tidak disetujui, pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya. Dalam pembahasan anggaran, DPR juga memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai ketentuan konstitusi.
Ketiga, fungsi pengawasan. DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat kerja dengan kementerian, rapat dengar pendapat, evaluasi pelaksanaan program, serta penggunaan hak kelembagaan DPR.
Fungsi pengawasan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pemerintah tidak menjalankan kekuasaan di luar batas hukum dan anggaran yang telah disetujui. Ketiga fungsi tersebut diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.
1 dari 6 halaman
Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat
Selain tiga fungsi utama, DPR memiliki tiga hak kelembagaan yang secara eksplisit disebut dalam konstitusi. Ketiganya merupakan alat untuk menjalankan fungsi pengawasan, meskipun masing-masing memiliki tujuan dan prosedur berbeda.
Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Misalnya, DPR dapat meminta penjelasan pemerintah mengenai perubahan kebijakan subsidi energi, pengelolaan utang negara, atau kebijakan nasional yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Melalui interpelasi, pemerintah diminta menjelaskan dasar, tujuan, dan konsekuensi kebijakan yang diambil.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini dapat digunakan ketika DPR menilai suatu persoalan perlu ditelusuri lebih jauh, bukan hanya dijawab melalui penjelasan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan keterangan dan bahan penyelidikan. Namun, hak angket bukan kewenangan penyidikan tindak pidana seperti yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokusnya adalah penyelidikan dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan undang-undang.
Hak menyatakan pendapat memungkinkan DPR menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau tindak lanjut penggunaan hak interpelasi dan angket. Hak ini juga menjadi pintu konstitusional bagi DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden.
Ketiga hak tersebut memiliki prosedur pengajuan dan persetujuan yang diatur dalam UU MD3. Karena itu, penggunaannya tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan satu atau beberapa anggota DPR. Hak tersebut harus diproses sebagai keputusan kelembagaan melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang.
2 dari 6 halaman
DPR Juga Memiliki Kewenangan dalam Keputusan Kenegaraan
© Dream
Kewenangan DPR tidak berhenti pada pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Konstitusi juga memberikan peran kepada DPR dalam sejumlah keputusan strategis negara.
Dalam hubungan luar negeri, misalnya, presiden memerlukan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian internasional tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, membebani keuangan negara, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang juga memerlukan persetujuan DPR.
DPR turut memberikan pertimbangan dalam pengangkatan duta besar dan penerimaan duta negara lain. Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberikan amnesti dan abolisi.
Dalam bidang keuangan negara, DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sementara itu, calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial harus memperoleh persetujuan DPR sebelum ditetapkan oleh presiden.
Dengan demikian, DPR tidak hanya mengawasi kebijakan pemerintah setelah dilaksanakan, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting yang dapat memengaruhi arah penyelenggaraan negara.
3 dari 6 halaman
Beda Wewenang MPR dan DPR
Berbeda dari DPR, MPR memiliki kedudukan dan kewenangan yang berubah cukup mendasar setelah reformasi. Sebelum perubahan UUD 1945, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amendemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Dalam sistem tersebut, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih presiden dan wakil presiden, serta meminta pertanggungjawaban presiden. Presiden menjalankan mandat yang diberikan MPR.
Setelah amendemen, rumusan Pasal 1 ayat (2) berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mengakhiri kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Kini, MPR merupakan lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam kerangka pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR dalam keadaan normal, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
MPR juga tidak lagi menetapkan GBHN seperti pada masa sebelumnya. Dengan perubahan tersebut, kewenangan MPR menjadi lebih khusus dan berpusat pada urusan konstitusi serta sejumlah keadaan ketatanegaraan tertentu.
4 dari 6 halaman
Enam Kewenangan Utama MPR
Berdasarkan UUD 1945 dan ketentuan UU MD3, MPR memiliki sejumlah kewenangan yang berkaitan dengan keberlangsungan sistem ketatanegaraan.
1. Mengubah dan Menetapkan UUD 1945
Ini merupakan salah satu kewenangan paling penting MPR. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan oleh presiden atau DPR secara sepihak.
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Usulan harus disampaikan secara tertulis dan menunjukkan bagian yang ingin diubah beserta alasannya.
Sidang perubahan UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Keputusan perubahan harus memperoleh persetujuan lebih dari 50 persen dari seluruh anggota MPR. Selain itu, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
MPR memiliki kewenangan melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum. Pelantikan dilakukan setelah proses pemilihan dan penetapan hasil pemilu sesuai ketentuan hukum.
Dalam pelantikan tersebut, presiden dan wakil presiden mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan MPR. Jika MPR tidak dapat bersidang, sumpah atau janji dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.
3. Memutuskan Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden
MPR dapat memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Namun, kewenangan ini hanya dapat dijalankan setelah melalui proses konstitusional, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
MPR tidak dapat memberhentikan presiden hanya karena perbedaan pendapat politik atau ketidakpuasan terhadap kebijakannya. Dasar pemberhentian harus sesuai dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
Apabila presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatan, wakil presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan. MPR kemudian melantik wakil presiden tersebut menjadi presiden.
5. Memilih Wakil Presiden Apabila Terjadi Kekosongan Jabatan
Jika jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Apabila Keduanya Kosong secara Bersamaan
Jika presiden dan wakil presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden yang baru.
Pasangan tersebut dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan mengenai kewenangan MPR ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 serta dijabarkan dalam UU MD3.
5 dari 6 halaman
Bagaimana DPR dan MPR Bekerja dalam Proses Pemakzulan?
Proses pemakzulan atau impeachment memperlihatkan bagaimana kewenangan DPR dan MPR saling berhubungan, tetapi tidak dapat saling menggantikan.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Tahap pertama berlangsung di DPR. Melalui fungsi pengawasan dan hak menyatakan pendapat, DPR dapat menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan konstitusional untuk pemberhentian.
Namun, DPR tidak bisa langsung mengirimkan keputusan pemberhentian kepada MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Pengajuan permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK wajib memutus perkara paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir. Presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, DPR berperan menyampaikan pendapat dan mengusulkan pemberhentian, MK menguji kebenaran pendapat tersebut dari sisi konstitusional, sedangkan MPR mengambil keputusan akhir. Ketiga lembaga menjalankan peran yang berbeda dalam satu rangkaian mekanisme.
6 dari 6 halaman
DPR dan MPR Memiliki Kekuasaan Berbeda, Bukan Tanpa Batas
Perubahan UUD 1945 telah mengubah hubungan antarlembaga negara di Indonesia. DPR memiliki peran kuat dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. MPR memiliki kewenangan khusus untuk mengubah konstitusi, melantik presiden dan wakil presiden, serta mengambil keputusan dalam keadaan tertentu yang menyangkut keberlangsungan pemerintahan.
Keduanya bukan lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas. DPR tidak dapat memberhentikan presiden secara sepihak, sementara MPR tidak dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya di luar prosedur yang telah ditentukan UUD 1945. Bahkan, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membekukan atau membubarkan DPR.
Pembagian kewenangan tersebut merupakan bagian dari prinsip checks and balances, yakni mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara. Tujuannya bukan membuat satu lembaga lebih tinggi daripada lembaga lainnya, melainkan memastikan kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu institusi.
Karena itu, ketika publik mendengar DPR menggunakan hak angket atau MPR membahas perubahan UUD, persoalannya bukan sekadar dinamika politik antarlembaga. Keduanya sedang menjalankan kewenangan yang memiliki dasar, batas, dan konsekuensi konstitusional. Memahami perbedaan tersebut membantu masyarakat melihat bagaimana keputusan besar dalam negara seharusnya diproses, siapa yang berwenang mengambilnya, dan mekanisme apa yang harus dipenuhi.
