19 Tokoh Dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, Apa Syarat agar Seseorang Mendapat Gelar Ini?

Tidak Harus Gugur di Medan Perang

Pengertian Pahlawan Nasional dalam undang-undang tidak terbatas pada orang yang gugur ketika melawan penjajah atau terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata. Seseorang yang berjuang melalui jalur politik, pemikiran, pengabdian, maupun bidang lain juga dapat dipertimbangkan selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Hal ini terlihat dari latar belakang tokoh-tokoh yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Ada tokoh militer yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi ada pula tokoh politik, pendidikan, kebudayaan, dan pemerintahan yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

Namun, terdapat ketentuan penting yang sering terlewat: gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, seseorang yang masih hidup belum dapat menerima gelar tersebut meskipun memiliki jasa dan prestasi besar bagi negara.

Enam Syarat Umum Menjadi Pahlawan Nasional

Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2009 menetapkan enam persyaratan umum yang harus dipenuhi calon penerima gelar.

Pertama, calon merupakan warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari NKRI. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara.

Keempat, berkelakuan baik. Kelima, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Keenam, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada besarnya kontribusi seseorang. Integritas, perilaku, dan kesetiaan terhadap bangsa juga menjadi bagian dari pertimbangan.

Tujuh Kriteria Khusus yang Menjadi Pertimbangan

Selain syarat umum, Pasal 26 mengatur tujuh kriteria khusus bagi calon Pahlawan Nasional. Kriteria ini berkaitan dengan rekam jejak perjuangan dan pengabdian seseorang semasa hidupnya.

Pertama, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan bangsa.

Kedua, tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan. Ketiga, melakukan pengabdian dan perjuangan hampir sepanjang hidupnya serta melampaui tugas yang diembannya.

Keempat, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara. Kelima, menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Keenam, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Ketujuh, perjuangannya memiliki jangkauan luas dan berdampak nasional.

Ketujuh kriteria tersebut memperlihatkan bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak hanya diberikan karena seseorang pernah menduduki jabatan penting atau memiliki popularitas. Yang dinilai adalah kontribusi nyata, pengabdian, serta pengaruh perjuangannya bagi masyarakat dan negara.

Bagaimana Proses Pengusulan Pahlawan Nasional?

Pengusulan calon Pahlawan Nasional dapat berasal dari perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 30 UU Nomor 20 Tahun 2009.

Usulan harus dilengkapi riwayat hidup calon, riwayat perjuangan, jasa, serta tugas negara yang pernah dilakukan. Dokumen tersebut menjadi bahan untuk memeriksa apakah calon memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, proses penelitian dilakukan secara berjenjang melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Penilaian mencakup pemeriksaan dokumen, penelusuran sejarah, serta pengkajian terhadap kontribusi calon.

Setelah melalui tahapan tersebut, usulan diteruskan kepada Menteri Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk mendapatkan pertimbangan. Dewan ini memberikan rekomendasi kepada Presiden sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 20 Tahun 2009, pemberian gelar ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Artinya, pemenuhan persyaratan dan lolos penelitian belum otomatis membuat seseorang menjadi Pahlawan Nasional. Keputusan penganugerahan tetap berada di tangan Presiden.

Gelar Pahlawan Nasional Bukan Sekadar Penghargaan

Penganugerahan kepada 19 tokoh pada Hari Pahlawan 2026 memperlihatkan bahwa pengakuan negara terhadap perjuangan tidak hanya berkaitan dengan pertempuran atau perlawanan bersenjata. Pengabdian melalui politik, pendidikan, pemikiran, kebudayaan, dan bidang lain juga dapat menjadi bagian dari sejarah kepahlawanan Indonesia.

Pada akhirnya, gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa yang dinilai luar biasa dan berdampak bagi bangsa. Proses penilaiannya dirancang agar pemberian gelar tidak hanya didasarkan pada popularitas atau dorongan politik, tetapi juga melalui pemeriksaan rekam jejak dan bukti sejarah.

Dengan adanya persyaratan dan tahapan tersebut, gelar Pahlawan Nasional diharapkan menjadi pengakuan atas kontribusi yang benar-benar bermakna sekaligus teladan bagi generasi berikutnya.