Keturunan Imigran di Lingkar Kekuasaan Indonesia: Dari Danudirja Setiabudi hingga Era Reformasi

Situasi di Era Orde Baru

Apakah keterbukaan serupa berlanjut pada masa Orde Baru? Jawabannya tidak sederhana. Pada periode pemerintahan Soeharto, sejumlah orang berdarah Eropa atau Indo-Eropa memang berhasil menempati posisi penting di pemerintahan dan militer. Namun, keberhasilan individu tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa negara memberikan ruang terbuka bagi kelompok keturunan imigran untuk menampilkan identitasnya.

Penelitian Rosalind Hewett mengenai komunitas Indo di Indonesia pascakolonial mencatat bahwa Orde Baru mendorong asimilasi dan membatasi ekspresi identitas etnis yang tidak sesuai dengan definisi resmi negara. Sejumlah pejabat dan perwira tinggi memang memiliki keturunan Eropa, tetapi mereka tidak secara terbuka memperkenalkan diri sebagai bagian dari komunitas Indo.

Salah satu contohnya adalah Hendricus Moors, yang lahir di Magelang pada 1941. Ayahnya, Joseph, merupakan tentara Belanda anggota Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), sedangkan ibunya merupakan perempuan Indo keturunan Jawa dan Belgia. Moors masuk Angkatan Udara Republik Indonesia dan mencapai pangkat kolonel.

Kasus Moors memperlihatkan dua sisi kebijakan pada masa itu. Di satu sisi, latar belakang keluarga Eropa tidak sepenuhnya menghalangi seseorang berkarier di institusi militer. Di sisi lain, ia masih menghadapi persoalan administratif mengenai status kewarganegaraannya. Pada 1988, ketika mengurus paspor sipil, ia baru mengetahui bahwa dokumen kelahirannya masih menggolongkannya sebagai orang Eropa. Kepala imigrasi akhirnya bersedia menerbitkan paspor tanpa meminta SBKRI setelah melihat Moors mengenakan seragam Angkatan Udara.

Situasi masyarakat keturunan Tionghoa bahkan lebih terbatas. Penelitian mengenai warga Tionghoa Indonesia mencatat bahwa selama Orde Baru, akses mereka ke sektor pelayanan publik dan politik secara efektif tertutup.

Mereka yang berhasil masuk ke institusi tersebut umumnya telah bekerja sebelum 1966 atau harus menyembunyikan latar keluarga. Dengan demikian, keberadaan sejumlah pejabat berdarah Eropa di lingkungan militer tidak dapat dijadikan gambaran bahwa Orde Baru terbuka secara merata terhadap semua keturunan imigran.

Pasca-Reformasi: Kewarganegaraan Lebih Penting daripada Asal Usul

Perubahan besar mulai berlangsung setelah jatuhnya Soeharto pada 1998. Pemerintahan B.J. Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dua tahun kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut pembatasan terhadap agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa yang sebelumnya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

Perubahan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi ini mengatur siapa yang dapat menjadi warga negara Indonesia serta tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Dalam konteks jabatan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga mensyaratkan bahwa seorang menteri harus merupakan warga negara Indonesia. Tidak ada persyaratan bahwa orang tersebut harus berasal dari suku atau kelompok keturunan tertentu.

Dalam praktik politik, keterlibatan warga keturunan Tionghoa menjadi lebih terlihat setelah Reformasi. Kwik Kian Gie dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 1999–2000, sedangkan Mari Elka Pangestu menjabat Menteri Perdagangan pada 2004–2011.

Keduanya menunjukkan semakin terbukanya ruang politik bagi warga keturunan Tionghoa. Namun, mereka tidak dimasukkan sebagai contoh generasi kedua imigran dalam tulisan ini karena sumber biografi yang ditelusuri belum cukup memastikan bahwa salah satu orang tua mereka lahir di luar Indonesia dan kemudian bermigrasi ke sini.

Keterbukaan itu juga bukan berarti diskriminasi sepenuhnya hilang. Penelitian Thung Ju Lan mengenai warga Tionghoa dalam politik lokal mencatat bahwa setelah Reformasi, keterlibatan mereka dalam pemilu dan pemerintahan daerah meningkat. Akan tetapi, sentimen anti-Tionghoa dan penggunaan identitas etnis dalam persaingan politik masih menjadi persoalan.

Dengan demikian, perjalanan dari Douwes Dekker hingga masa Reformasi memperlihatkan perubahan cara negara memandang latar belakang keturunan. Pada awal republik, Douwes Dekker dipercaya menduduki jabatan pemerintahan karena peran politiknya dalam perjuangan antikolonial.

Pada masa Orde Baru, sebagian orang berdarah Eropa dapat meniti karier di militer dan birokrasi, tetapi identitas keturunan mereka tidak memperoleh ruang ekspresi yang sama. Setelah Reformasi, perubahan hukum membuka ruang kewarganegaraan dan partisipasi politik yang lebih setara.