Jika Gibran Mundur sebagai Wapres, Berapa Uang Pensiun yang Bisa Diterima?

UU Mengatur Mantan Wakil Presiden Berhak Mendapat Pensiun

Hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa pensiun hanya diberikan kepada wakil presiden yang menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun. Namun, terdapat syarat penting yang harus diperhatikan, yakni status berhenti dengan hormat. Dengan demikian, penyampaian niat untuk mundur saja belum otomatis membuat seseorang berhak menerima pensiun. Status pemberhentiannya harus terlebih dahulu ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menghitung Pensiun Gibran: Rp20,16 Juta per Bulan

Untuk memperkirakan jumlah pensiun Gibran, acuannya adalah gaji pokok wakil presiden yang berlaku saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut ditetapkan Rp5.040.000 per bulan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden dihitung sebagai berikut:

4 x Rp5.040.000 = Rp20.160.000.

Angka tersebut juga tercantum dalam pemberitaan ANTARA pada 2 September 2024 mengenai gaji dan tunjangan pejabat negara. Dalam laporan tersebut, gaji pokok wakil presiden disebut sebesar Rp20.160.000 per bulan, sedangkan tunjangan jabatannya mencapai Rp22.000.000.

Karena pensiun pokok dihitung sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, perkiraan uang pensiun Gibran adalah Rp20.160.000 per bulan. Angka ini bukan Rp42.160.000, sebab jumlah terakhir merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketika masih aktif menjabat.

Mantan Wapres Juga Mendapat Fasilitas Lain

Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak lain bagi mantan presiden dan wakil presiden. Pasal 7 menyebutkan adanya tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat tersebut dan keluarganya.

Kemudian, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Hak-hak tersebut merupakan fasilitas yang diatur secara terpisah dari pensiun pokok. Karena itu, nilainya tidak bisa begitu saja dijumlahkan dengan Rp20,16 juta sebagai uang pensiun bulanan.

Undang-undang yang sama juga mengatur waktu pembayaran. Berdasarkan Pasal 9, pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Sementara itu, Pasal 10 mengatur penghentian pembayaran apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.

Apakah Pensiun Tetap Sama Jika Mundur Sebelum Masa Jabatan Selesai?

Dari bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, besaran pensiun pokok dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, bukan berdasarkan persentase lamanya seseorang menjalankan jabatan. Ketentuan tersebut juga tidak mencantumkan rumus pengurangan pensiun karena masa jabatan belum mencapai lima tahun.

Namun, hal itu tidak berarti setiap pengunduran diri otomatis menghasilkan hak pensiun. Syarat berhenti dengan hormat tetap menjadi penentu. Karena itu, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, proses dan status resmi pemberhentiannya perlu diperhatikan sebelum memastikan hak keuangan yang akan diterimanya.

Dengan menggunakan ketentuan dan besaran gaji pokok yang berlaku, angka pensiun pokok yang dapat diperoleh Gibran diperkirakan mencapai Rp20,16 juta setiap bulan. Jumlah tersebut belum memperhitungkan fasilitas lain yang diatur bagi mantan wakil presiden. Untuk saat ini, nominal itu tetap merupakan perhitungan berdasarkan skenario pengunduran diri, bukan pembayaran yang sudah menjadi hak Gibran.