Indonesia Disebut Batal Kirim Jemaah Haji karena Utang ke Saudi, Ini Kata Menag

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 3 Juni 2021 17:00

Umroh Pandemik (Shutterstock.com)

Dana haji yang saat ini dikelola BPKH sepenuhnya aman.

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bahwa berita yang menyebut batalnya pengiriman jemaah haji 2021 gara-gara Indonesia punya utang akomodasi ke Arab Saudi adalah hoaks. Dia menegaskan Indonesia sama sekali tak punya utang.

" Indonesia ini tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji, jadi info itu 100 persen hoaks atau berita sampah semata, tidak usah dipercaya," ujar Gus Yaqut dalam konferensi pers di Gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021.

Menurut Gus Yaqut, calon jemaah haji 1441 H/2020 M baik reguler maupun khusus yang sudah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan menjadi calon jemaah haji tahun 1443 H/2022 M. Kemenag juga membuka opsi jemaah dapat meminta kembali BPIH tersebut namun bukan dana setoran awal.

" Jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji," kata Gus Yaqut.

1 dari 4 halaman

Disimpan di Bank-bank Syariah

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan, untuk tahun 2020 tercatat 196.865 jemaah haji reguler melakukan penulasan biaya haji. " Dana yang terkumpul semuanya, baik setoran awal dan setoran lunas adalah Rp7,05 triliun," kata Anggito.

Untuk haji khusus 2020, terdapat 15.084 jemaah yang melakukan pelunasan. Dari kuota khusus ini, BPKH mencatat dana yang terkumpul mencapai US$120,67 juta (setara Rp1,72 triliun).

" Tahun itu pula ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,29 persen. Kemudian haji khusus yang membatalkan 162, jadi hanya 1 persen," terang Anggito.

Selanjutnya, Anggito menjelaskan seluruh dana tersebut saat ini disimpan serta diinvestasikan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah yang aman. " Perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman," ucap dia.

2 dari 4 halaman

Masyarakat Diminta Tak Khawatir

Pada kesempatan tersebut pula, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, menegaskan berita yang menyebut Indonesia masih punya utang ke Saudi terkait haji, baik penginapan, katering dan sebagainya adalah bohong.

" Dana haji sangat aman, aman, aman, dan aman," kata dia.

Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir. Yandri juga menjelaskan pembatalan haji tahun ini murni karena pertimbangan masih terjadinya pandemi Covid-19 dan belum ada keputusan pasti dari Saudi.

" Tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan haji ini intinya uang yang bapak ibu setorkan itu sangat aman," kata dia.

3 dari 4 halaman

Resmi! Indonesia Batal Berangkatkan Jemaah Haji 2021

Dream - Pemerintah telah mengambil keputusan terkait ibadah haji 1442 H/2021 M. Pemerintah kembali tidak mengirimkan jemaah haji ke Tanah Suci.

" Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya," ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021.

Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. " Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2021," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan dalam menetapkan keputusan ini. Seperti kasus pandemi Covid-19 meski di Indonesia sudah membaik namun cenderung meningkat di sejumlah negara lain, termasuk di Saudi.

4 dari 4 halaman

Belum Ada Kepastian dari Saudi

Pertimbangan lainnya, pemerintah wajib menjaga keselamatan jiwa jemaah haji. Menurut Gus Yaqut, keselamatan jemaah haji terancam pandemi Covid-19 beserta varian barunya di seluruh dunia.

Hingga saat ini, tambah Gus Yaqut, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji.

" Pemerintah Arab Saudi belum membuka layanan ibadah haji 1442 H/ 2021 M dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji," kata Gus Yaqut.