Indonesia-Singapura Jalin Perjanjian Ekstradisi, Kapolri: Penegakan Hukum Semakin Optimal

Pola Kejahatan Transnasional

Pemanfaatan teknologi membuat pelaku bisa bergerak bebas tanpa tersekat batas negara. Sehingga penindakan atas kejahatan yang terjadi membutuhkan sinergitas aparat penegak hukum antar-negara.

Selanjutnya, Sigit mengatakan perjanjian ekstradisi ini juga menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis yang berjalan tidak menentu. Perubahan itu telah berdampak pada stabilitas keamanan.

Selain itu, adanya perjanjian ekstradisi juga dapat meningkatkan peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana khusus. Di antaranya korupsi, pencucian uang, perbankan, narkotika, maupun terorisme.

" Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," kata Sigit, dikutip dari Merdeka.com.

76 Tahun Dikuasai Singapura, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna

Dream - Setelah 76 tahun dikuasai Singapura, ruang udara Natuna akhirnya diambil alih oleh Indonesia. Pengambilalihan itu terjadi setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura tentang penyesuaian pelayanan ruang udara di Natuna atau Flight Information Region (FIR).

" Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita berhasil melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Ini bukti keseriusan Pemerintah Indonesia," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dikutip dari merdeka.com, Selasa 25 Januari 2022.

Singapura telah mengendalikan ruang udara di Natuna sejak 1946 karena punya kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia mumpuni. Informasi saja, Indonesia telah berkali-kali mencoba mengambil alih kelola ruang kendali udara di Natuna dari Singapura. Menurut sejumlah catatan, upaya pertama kali dilakukan pada 1993.

Menurut Budi Karya, penyesuaian FIR memiliki sejumlah manfaat bagi Indonesia. Kesepakatan ini meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya, sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982. Selain itu juga semakin meningkatkan kualitas layanan dan juga keselamatan penerbangan di Indonesia.

Substansi lain yang diatur dalam kesepakatan iniadalah untuk alasan keselamatan penerbangan, Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara (atau sekitar 29 persen) yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas.

Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia sebagai pemilik ruang udara, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang.