Kapolri: 11.811 Perkara Sepanjang 2021 Selesai dengan Pendekatan Restorative Justice

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 12 Januari 2022 15:31
Kapolri: 11.811 Perkara Sepanjang 2021 Selesai dengan Pendekatan Restorative Justice
Restorative justice menjadi paradigma baru Polri dalam penegakan hukum untuk menghadirkan keadilan di masyarakat.

Dream - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencanangkan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara di Polri. Pendekatan ini menghadirkan cara pandang berbeda dalam memahami masalah sehingga anggota Polri dapat melakukan penanganan perkara pidana secara lebih tepat.

" Penanganan kasus dengan restorative justice merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujar Listyo.

Pendekatan ini, kata Listyo, menempatkan prinsip keadilan sebagai nilai dasar dalam merespon perkara pidana. Bentuk penerapan hukum menjadi berubah dari paradigma positivistik menjadi progresif.

Selanjutnya, Listyo mengungkapkan berdasarkan data penanganan perkara, sebanyak 11.811 perkara sepanjang 2021 dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Di antaranya 11.755 perkara di tingkat Polda dan 56 perkara di Bareskrim.

Secara prosentase, penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice mengalami peningkatan sebesar 28,3 persen pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020, tercatat 9.199 perkara selesai dengan pendekatan ini.

Sedangkan target restorative justice pada 2022 ditetapkan 22.543 perkara. Target ini 10 persen lebih tinggi dari jumlah CT (Capaian Target) pada 2021 sejumlah 222.543.

 

1 dari 1 halaman

Menurut Listyo, restorative justice mensyaratkan keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dengan korban. Selain itu, memperhitungkan dampak yang timbul di masyarakat dari penyelesaian perkara pidana.

" Di samping itu penerapan restorative justice dapat mengurangi kuantitas narapidana di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menghemat anggaran negara," ucap dia.

Ini karena dengan restorative justice, penyelesaian perkara tidak perlu sampai masuk tahapan pengadilan. Utamanya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Ke depan, Listyo berharap kasus yang menjadi perhatian publik dapat diselesaikan dengan restorative justice. Selain itu, Polri terus bergerak transparan dan berkeadilan dalam penanganan perkara untuk mengimplementasikan program PRESISI.

Beri Komentar