Jokowi menjelaskan tuntutan persoalan ekonomi yang digugat GNPF-MUI.
Dream - Usai Idul Fitri, 25 Juni 2017, menjadi momentum bertemunya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan singkat itu digelar di Istana Merdeka.
Selain bertemu dengan Jokowi, dalam pertemuan itu, tim 7 GNPF-MUI bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Menurut Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir pertemuan itu untuk membahas dua persoalan penting mengenai ketidakjelasan hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam, serta permintaan penyelesaian dengan jalan dialog langsung dengan Jokowi.
GNPF-MUI berupaya menyelesaikan persoalan yang menimpa Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (Sekjen FUI) Muhammad Alkhattath dan kasus Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif. Lalu kami bertemu Menko Polhukkam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulisnya.
Pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi konon diinisiasi oleh Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Bachtiar, usai sholat Idul Fitri, Lukman membuka komunikasi dengan mempertemukan GNPF-MUI dan Jokowi.
"Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela Shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," ujar Bachtiar.
Dia melanjutkan, "Tentu Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, karena itu kami berterima kasih bahwa Presiden telah menerima kami pada kesempatan berharga itu untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasi kami," ucap dia.
Di akhir pertemuan, Jokowi menjelaskan mengenai ketimpangan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu pokok gugatan GNPF-MUI. Menurut Jokowi, selama ini pemerintah telah melakukan perimbangan dengan menguatkan ekonomi umat, melalui pemberian 12 juta hektar tanah untuk rakyat.
Menurut Jokowi, saat ini pemerintah sudah mengurangi keperbihakan kepada ekonomi barat. Salah satu upaya itu yaitu melalui penyimbangan kekuatan dengan negara-negara Asia, antara lain China, Arab Saudi, Kuawait, Turki, dan lain-lainnya.
"Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata dia.
