Sejak Jumat (13 Juni 2014), pemerintah Irak melalui Kementrian Komunikasi secara resmi memblokir akses ke situs kenamaan seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twitter.
Dream - Krisis yang hingga kini masih menghampiri Irak ternyata berpengaruh pada kebebasan warga dalam mengakses internet. Sebagai upaya menghadapi pemberontakan yang tak kunjung berakhir, pemerintah Irak memutuskan memblokir akses ke sejumlah situs sosial media.
Sejak Jumat 13 Juni 2014, pemerintah Irak melalui Kementrian Komunikasi secara resmi memblokir akses ke situs kenamaan seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twitter.
Pemerintah merasa perlu melakukan langkah ini untuk meminimalisir propaganda yang dilancarkan kelompok 'Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)'. Kelompok radikal ini berbasis di wilayah utara Irak dan berupaya untuk memisahkan diri dari pemerintah yang berdaulat.
Menanggapi keputusan pemerintah Irak, juru bicara Facebook seperti dilaporkan Mashable, sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. " Membatasi akses ke berbagai layanan internet adalah sebuah keprihatinan yang mengganggu kepentingan komunikasi atau bisnis jutaan orang" .
Senada dengan tanggapan Facebook, juru bicara Youtube pun menyebut jika diblokirnya akses layanan milik Google itu bukan disebabkan oleh masalah teknis. Melainkan karena situasi politik dan keamanan negara yang sedang memanas. Sementara juru bicara Twitter saat ini menyebut tengah mempelajari laporan pemblokiran yang diterima perusahaan.
Cyber Arab, organisasi yang berbasis di Lebanon yang bertugas memantau kebebasan akses internet dan memberikan pelatihan cybersecurity di negara-negara Timur Tengah menegaskan, sejumlah situs sosial media hingga saat ini masih diblokir di Irak.
Sebagai informasi, kelompok radikal ISIS baru-baru ini telah melakukan pemberontakan di sejumlah kota besar di Irak, termasuk ibu kota Baghdad. Menanggapi pemberontakan yang kian meluas, pihak pemerintah di bawah komando Perdana Menteri Noudi al-Maliki memutuskan untuk membatasi pergerakan dan penyebaran propaganda oleh ISIS.
Kabarnya ISIS kerap memanfaatkan akses media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan menentang keputusan pemerintah yang berdaulat. (Ism)
