Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi'an)
Perppu menjadi landasan aparat bertindak di lapangan.
Dream - Rancangan Undang-undang (RUU) Anti-Teror saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI. Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan molornya pembahasan itu karena kedua lembaga itu belum sepakat soal definisi.
"Kalau definisi sudah disetujui menurut ketua DPR, maka segera disahkan," ujar Moeldoko di Menara 165, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pembahasan RUU itu tak selesai sampai akhir Juni 2018.
Menurut Moeldoko, Perppu tersebut diperlukan untuk landasan aparat bertindak di lapangan. Lebih jauh, payung hukum itu dapat meminimalisasi teror yang kini sedang marak terjadi.
"Kalau tidak, akan menyulitkan satuan internal keamanan untuk melakukan tindakan taktis di lapangan," kata dia.
Dalam satu minggu terakhir, masyarakat dibuat heboh dengan kerusuahan di Rutan Cabang Salemba, Kompleks Mako Brimob, Kelas Dua Depok pada 8-10 Mei 2018.
Kemudian, pada Minggu 13 Mei 2018, bom meledak di tiga gereja di wilayah Surabaya dan terakhir pagi tadi, bom meledak di depan Polrestabes Surabaya.(Sah)