Wapres menyoroti masih sedikitnya zakat yang terkelola.
Dream - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan secara lebih terbuka. Ini agar masyarakat mengetahui bagaimana manfaat yang dihasilkan dari zakat.
" Yang perlu kita lakukan untuk menaikkan zakat itu adalah bagaimana terbuka dan diketahui manfaat dari zakat," ujar JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2019 di Surakarta, Jawa Tengah, Senin malam, 4 Maret 2019.
JK menyoroti rendahnya zakat yang terkumpul dan terdistribusikan di Indonesia. Menurut dia, ini terjadi lantaran jumlah muzakki (wajib zakat) masih sedikit, sementara jumlah mustahik (penerima zakat) cukup banyak.
Di Indonesia, kata JK, wajib zakat adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp5 juta. Sedangkan masyarakat Indonesia masih banyak yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta.
" Kita harus membantu UMKM kecil agar dapat menjadi muzakki," kata JK.
Tak hanya itu, JK juga mendorong Baznas untuk menjalin kerja sama dengan lembaga amil zakat luar negeri. Menurut dia, zakat tidak memiliki batasan wilayah.
" Zakat tidak punya batas negara, selama Islam, ya silakan," ucap dia.
Selanjutnya, JK mengatakan zakat adalah bagian dari salah satu pilar utama Islam. Sehingga, amalan yang tergolong ibadah pokok ini bersifat wajib.
" Apabila kita berbicara zakat, artinya kita berbicara tentang pilar utama agama kita, salah satu dari pilar rukun Islam, artinya ibadah, kalau tidak dilaksanakan hukumnya dosa," kata JK.
Lebih lanjut, JK bersyukur dengan capaian Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Mengutip laporan Ketua Baznas, Bambang Sudibyo, JK mengatakan total dana zakat yang terkumpul mencapai Rp6,2 triliun sepanjang 2017.
" Untuk pencapaian penghimpunan zakat secara nasional selama 2018 masih dalam tahap perhitungan dan pelaporan, Baznas memprediksi target sebesar Rp8 triliun selama 2018 bisa tercapai," kata JK.
(ism, Laporan: Tri Yuniwati Lestari)
