Dream - Presiden Joko Widodo mendesak Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil untuk mencegah lebih banyak lagi korban yang berjatuhan.

"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," ujar Jokowi dalam pernyataan yang diunggah channel YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Indonesia juga mendesak Myanmar segera menggelar dialog dan rekonsiliasi. Demokrasi, perdamaian, dan stabilitas Myanmar, segera dipulihkan.

Jokowi akan mendorong krisis Myanmar untuk dibicarakan dalam forum ASEAN. Dia akan segera menemui Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN untuk menggelar pertemuan.

"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan duka cita kepada korban kekerasan militer di Myanmar beserta keluarganya.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ucap Jokowi. 

Myanmar Belajar Demokrasi dari Indonesia, Tapi Ada yang Salah?

Dream - Melihat sejarah panjang dua negara ASEAN, Indonesia dan Myanmar, ternyata memiliki hiruk-pikuk yang hampir mirip.

Dalam wadah perjuangan kemerdekaan, militer kedua negara memainkan peran penting dalam pembentukan negara-bangsa. Militer memperluas perannya dengan masuk dalam pemerintahan negara, kehidupan sipil, hingga konglomerasi bisnis yang memengaruhi stabilitas nasional.

Pengurangan bertahap peran militer dalam poilitik dan transfer kekuasaan ke pihak sipil dalam sejarah Indonesia, meski sempat terjadi ketegangan rasial dan keprihatinan separatis, harusnya bisa menjadi pelajaran bagi Myanmar.

“Namun tampaknya Myanmar meninggalkan pelajaran dari bab ke dua sejarah Indonesia ini,” tulis Dr Nehginpao Kipgen, seorang pakar politik dan Direktur Eksekutif di Pusat Kajian Asia Tenggara, Fakultas Urusan Internasional Jindal, Universitas Global O.P. Jindal, India, dilansir Channel News Asia, Rabu 17 Maret 2021.

Terinspirasi dari Soeharto?

Kudeta Myanmar yang disebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan persatuan nasional mungkin mengambil contoh dari Indonesia.

Kipgen menulis, kudeta Jenderal Suharto pada tahun 1960-an terjadi di belakang perebutan kekuasaan antara pasukan tentara yang berlawanan, yang telah berperang melawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berusaha membentuk milisi mereka sendiri.

Indonesia, meskipun berbeda dan beragam, pernah bersatu di bawah bendera pengusiran Belanda dan menganut etos nasional Pancasila.

Perpecahan koalisi politik mulai muncul ketika Indonesia meraih kemerdekaan. Presiden Soekarno yang berpengaruh dan seorang pemimpin karismatik tak cukup untuk mempersatukan bangsa.

“Dia akhirnya terbukti terlalu lemah untuk terus mengawasi kekuatan yang tidak dapat didamaikan yang dia persatukan di bawah sistem "demokrasi terpimpin" untuk mendukung pemerintahannya,” tulisnya.

“Perekonomian sedang amburadul, sementara perselisihan komunal meningkat tajam. Muslim kecewa dengan Komunis yang menguasai negara dan mendistribusikan kembali tanah dari petani.”

“Lebih penting lagi, perombakan kabinet baru mengancam akan menyingkirkan para jenderal militer, termasuk Abdul Haris Nasution, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, dan membatasi peran mereka dalam politik.”

“Dalam konteks inilah Suharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), bertindak untuk merebut kekuasaan dan memperkenalkan rezim Orde Baru. Tetapi 32 tahun pemerintahan Suharto mendapat dukungan populer dari rakyat Indonesia yang ingin melihat negara ini menempuh jalan yang berbeda.”

Soeharto, kata Kipgen, berkomitmen untuk mencapai tatanan politik, pembangunan ekonomi, dan partisipasi massa dalam proses politik melalui komando teritorial militer yang tersebar di daerah dan pedesaan. Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan melalui kendali angkatan bersenjata, Golkar dan MPR dan patronase.

Stabilitas politik ini mengarah pada perkembangan ekonomi. Pertumbuhan berlanjut, dengan rata-rata 7 persen setahun. Sekolah, jalan, dan telekomunikasi dibangun. Dan selama beberapa dekade, angkatan bersenjata Indonesia menangkap pasukan separatis di Aceh, Papua Barat dan Timor Timur.

Orang dapat melihat mengapa kudeta adalah tindakan yang menarik bagi Tatmadaw, menghadapi musuh politik yang semakin populer yaitu partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mengancam dapat melemahkan pengaruh.

Transisi Demokrasi Indonesia

Meski militer Myanmar mungkin terinspirasi dari bara api rezim Orde Baru, mereka gagal menyerap pelajaran berharga dari transisi demokrasi Indonesia.

Meski kudeta Suharto mungkin mengantarkan masa emas bagi Indonesia, sang pemimpin tahu kapan harus menyingkir setelah kehilangan legitimasi. Ia tahu dia telah kehilangan dukungan politik setelah krisis moneter Asia 1997 yang menyebabkan gangguan ekonomi besar-besaran dan kerusuhan rasial.

Fraksi-fraksi militer tidak lagi berpikir Soeharto punya otoritas, setelah dia gagal mengambil tindakan tegas dan membuat nilai rupiah anjlok, sementara gerakan pro-demokrasi mendapatkan momentum.

Pada April 1998, Soeharto menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat, dan memilih untuk menyerahkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada wakil presiden BJ Habibie.

Setelah kekuasaan beralih ke sipil, peran keterlibatan militer dalam politik sengaja dikurangi. Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Oktober 1998 dan dwifungsi ABRI dihapuskan, kemudian Polri menjadi lembaga tersendiri.

Pada 1999, keterwakilan TNI di DPR dipangkas menjadi 38 kursi, di mana tujuan akhirnya adalah memisahkan TNI dari lembaga legislatif. Jumlah perwakilan TNI di DPRD provinsi juga berkurang dari 20 menjadi 10 persen.

Pada Pemilu 1999, TNI menunjukkan kenetralannya dengan menahan diri untuk tidak mendukung Golkar.

Transisi Demokrasi Myanmar

Dalam upaya meniru model transisi demokrasi Indonesia, militer Mynamar telah menunjukkan niat untuk mentransfer kekuasaan dan secara konsisten berhenti melakukannya.

Militer mengadopsi konstitusi 2008, menjamin transisi ke pemerintahan semi-sipil. Tetapi rencana 2008 ini, merupakan penundaan dari pengumuman Perdana Menteri Jenderal Khin Nyunt tentang peta jalan tujuh langkah menuju demokrasi pada tahun 2003.

Militer kemudian membuat undang-undang pemilu yang melarang seorang terpidana bergabung dengan partai politik, yang membuat NLD melarang pemimpinnya Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, memaksa partai tersebut dan sekutunya untuk memboikot pemilu 2010.

Kejadian tersebut merupakan kemenangan besar bagi Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung oleh militer. Setelahnya, Myanmar mendapat kecaman keras dari komunitas internasional.

Dengan setengah hati, militer mencapai kesepakatan dengan NLD, mengizinkannya berpartisipasi dalam pemilu 2012, yang menyebabkan negara Barat mencabut sanksinya dan membangun hubungan diplomatik. Hal ini kemudian meningkatkan perekonomian Myanmar dan proyek infrastruktur yang sempat anjlok selama beberapa dekade.

Militer memerintah negara tersebut dengan kewenangan absolut selama hampir lima dekade, dari 1962-2010, dan lima tahun lagi dari 2011 sampai 2015.

Militer mengira pihaknya akan memenangkan pemilu 2020 dengan bantuan dari partai-partai lain yang sejalan atau setidaknya mengamankan selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015, tetapi perkiraan itu terbukti salah. NLD menang telak.

Kemudian kudeta dilancarkan setelah klaim yang tidak berdasar atas kecurangan pemilu. Suu Kyi dan sekutunya ditangkap.

Tak Siap Serahkan Kekuasaan

Terlepas dari upayanya untuk mengikuti model demokrasi Indonesia, militer Myanmar tidak mengikuti jalur yang ditentukan oleh transisi demokrasi Indonesia. Intinya, Tatmadaw belum siap menyerahkan kekuasaan.

Tidak sulit untuk mengetahui alasannya. Tahun lalu, NLD memperkenalkan undang-undang yang mengusulkan pengurangan bertahap militer dari kursi di parlemen nasional, badan legislatif negara bagian, dan badan legislatif daerah dari 25 persen menjadi 15 persen setelah pemilu 2020, 10 persen setelah 2025, dan 5 persen setelah 2030.

NLD juga mengusulkan penurunan persyaratan amandemen konstitusi untuk memiliki lebih dari 75 persen suara parlemen menjadi "dua pertiga dari perwakilan terpilih" yang mengecualikan calon militer.

Militer menolak usulan ini, membenarkan tanggapannya atas dasar bahwa negara menghadapi ancaman terhadap kedaulatan nasionalnya, supremasi hukum dan stabilitas.

Setelah kemenangan telak NLD dalam pemungutan suara November 2020, militer juga mungkin menyimpan ketakutan akan dampak pelanggaran HAM dan krisis Rohingya setelah kekuasaan diserahkan kepada NLD.

Militer juga mengira mereka satu-satunya lembaga nasional yang dapat menyatukan negara.

Sumber: Channel News Asia