Jokowi pernah ngotot ke Nduga, Papua, lokasi yang kini menjadi pembunuhan 31 pegawai Istaka Karya. Tetapi, keinginan Jokowi sempat dicegah Kapolri dan Panglima.
Dream - Penembakan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, menjadi perhatian serius. Dilaporkan sebanyak 31 pekerja proyek pembangunan jembatan TransPapua tewas akibat penembakan kelompok separatis, Selasa, 4 Desember 2018.
TNI menyebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang melakukan penyerangan adalah kelompok Egianus Kogoya.
Presiden langsung memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengecek peristiwa tersebut.
" Ini kejadiannya di Kabupaten Nduga, di kabupaten yang dulu memang warnanya merah. Saya pernah ke sana," ujar Jokowi usai membuka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018), seperti dilansir Liputan6.com.
Berikut beberapa fakta di seputar kawasan `Zona Merah` itu:
1. Jokowi Ngotot ke Nduga
Presiden Joko Widodo pernah sekali waktu menyebut keinginannya mengunjungi Nduga, Papua. Keinginan itu muncul saat Jokowi bertemu para mahasiswa di Selandia Baru, Maret 2018.
" Saat saya di Papua, saya ingin sekali ke kabupaten yang namanya Nduga," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan KSAD Jenderal TNI Mulyono mengendarai motor trail saat meninjau pembangunan jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, Rabu (10/5).
(Dok. Biro Pers)
Keinginannya ke lokasi itu karena ada informasi yang akan membuat Jokowi terkejut saat berkunjung ke sana. Tetapi, keinginan Jokowi ke Nduga itu sempat dihalangi Kapolri dan Panglima TNI saat itu.
" Saya tidak diperbolehkan. Bapak jangan ke sana karena daerah berbahaya, daerah paling rawan," kata Jokowi menirukan ucapan Panglima.
Tetapi, Jokowi ngotot ke lokasi. Dia tidak mau tahu dengan kondisi keamanan yang terjadi di Nduga tersebut.
" Saya nggak mau tahu. Saya perintah ke Panglima dan Kapolri saya nggak mau tahu, pokoknya saya 2 hari lagi akan ke Nduga," ujar dia.
1 dari 3 halaman
2. Senjata Standar NATO
Kelompok separatis yang diduga dipimpin Egianus Kogoya memiliki senjata api standar North Atlantic Treaty Organization (NATO). Senjata itu berasal dari rampasan TNI-Polri dan diduga berasal dari luar negeri.
" Senjata standar militer dan jumlahnya puluhan. Kan standar militer, standar NATO. Sebagian senjata api itu diambil dari hasil rampasan terhadap TNI-Polri di pos-pos," kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 5 Desember 2018.
Selain berasal dari hasil rampasan, senjata api yang digunakan KKSB itu juga luar Indonesia. Tetapi, Aidi belum dapat memastikan asal negara.
" Asal dari senjata ini kita tidak bisa pastikan dari negara mana, dari daerah mana datangnya. Kalau pabrikannya kita ketahui. Bebrapa pabrik senjata di dunia misalnya ada dibuat dari Perancis, Amerika, Rusia, termasuk buatan Pindad sendiri," kata Aidi.
2 dari 3 halaman
3. Jumlah Korban Dievakuasi
Wakapendam XVII/Cendrawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, hingga pukul 17.55 WIT, Selasa, 5 Desember 2018, pasukan gabungan mengamankan 4 orang karyawan PT Istaka Karya. Tiga orang diantaranya mengalami luka tembak dan 1 dalam keadaan sehat.
Dax mengatakan, juga menyelematkan enam orang pekerja Puskesmas dan dua pekerja di SMP di Distrik Mbua, Papua, tanpa luka-luka.
" Pukul 17.55, pasukan gabungan berhasil mengevakuasi 12 masyarakat sipil ke Wamena menggunakan pesawat heli," ucap Dax.
Diketahui, sebanyak 31 pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diduga dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jumlah korban ini terus dipastikan oleh Tim Gabungan TNI-Polri.
3 dari 3 halaman
4. Buru Pelaku
Menko Polhukam, Wiranto mengecam pembunuhan yang terjadi di Nduga. Dia telah berbicara dengan Kapolri dan Panglima TNi untuk mengejar pelaku pembunuhan itu.
" Jadi tadi saya sudah bicara dengan Kapolri, Panglima TNI untuk segera dilakukan pengejaran yang habis-habisan. Supaya apa? Supaya tak terulang lagi. Ya habis-habisan, sampai ketemu," kata Wiranto.
Wiranto menyebut, kelompok tersebut sudah jelas menakuti masyarakat agar pembangunan tidak berjalan.
" Upaya mereka kan untuk menakut-nakuti, agar pembangunan tak berjalan ini justru mengganggu kepentingan masyarakat Papua sendiri," ucap dia.
(Ism, Sumber: Liputan6.com)
