Dream - Kementerian Agama menyiapkan sejumlah langkah tegas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Lembaga Amil Zakat. Langkah tersebut guna menjaga agar penghimpunan dana masyarakat tetap berjalan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

"Sebagai solusi jangka pendek, Kementerian Agama membentuk Tim Investigasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap LAZ yang diduga menyalahgunakan wewenang," ujar Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin.

Kamaruddin mengatakan timnya telah bekerja melakukan pendataan LAZ yang belum berizin dengan menjalin koordinasi bersama pihak kepolisian. Khususnya di daerah DKI Jakarta, Lampung dan Batu, Jawa Timur.

Untuk solusi jangka panjang, Kamaruddin menyatakan tengah menyusun Surat Keputusan Dirjen tentang Tim Pengawasan Organisasi Pengelola Zakat. Juga Surat Edaran Menteri Agama tentang Pengawasan Terhadap Organisasi Pengelola Zakat.

"Dalam regulasi itu, akan diatur agar Lembaga Amil Zakat tidak hanya melaporkan jumlah dana, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga harus melaporkan aktivitas dan kegiatan lembaga agar tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan zakat itu sendiri," ucap Kamaruddin.

Jalankan Audit Syariah Investigatif

Selain itu, pembahasan draft Nota Kesepahaman antara Kemenag, Polri, Kejagung, dan BAZNAS tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Pengelola Zakat terus dilanjutkan. Ini sebagai upaya untuk pengamanan dana zakat dari penyimpangan dalam penyalurannya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk melakukan audit syariah investigatif terhadap LAZ yang diduga melakukan pelanggaran.

"Itjen Kemenag akan melakukan audit investigatif terhadap LAZ yang diduga melakukan pelanggaran," kata Kamaruddin melalui keterangan tertulis.

Kemenag Ancam Cabut Izin Lembaga Amil Zakat yang Salahgunakan Wewenang

Dream - Kementerian Agama segera menggelar evaluasi izin Lembaga Amil Zakat. Tindakan tegas akan dijalankan kepada LAZ yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

"Kita akan mengavaluasi Lembaga Amil Zakat yang diduga menyalahgunakan kewenangannya," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, melalui keterangan tertulis.

Evaluasi dilakukan menyusul temuan polisi mengenai adanya kotak amal yang dananya diselewengkan untuk membiayai organisasi teroris Jamaah Islamiyah dan jaringannya. Modus yang dijalankan, dana pada kotak amal digunakan lebih dulu oleh JI.

Setelah dipakai, dana yang terkumpul baru dilaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Tujuan pelaporan yaitu agar aktivitas pengumpulan dana tetap dianggap legal.

"Kemenag dan Baznas pusat sedang telusuri informasi tersebut. Jika terbukti, tentu ada sanksi. Bisa sampai pencabutan izin," ucap Kamaruddin.

Sarankan Salurkan Amal ke Lembaga Profesional

Kamaruddin menyarankan masyarakat selektif dan menyalurkan dananya kepada Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Laziswaf) yang terpercaya. Masyarakat tidak perlu khawatir karena Laziswaf yang profesional jumlahnyat tidak sedikit.

"Kami imbau masyarakat bisa menyalurkan amal sosialnya melalui laziswaf yang terpercaya, kredibel, dan profesional," ucap Kamaruddin.

Dia melanjutkan potensi penerimaan zakat nasional mencapai Rp230 triliun. Sementara realisasinya baru 3,5 persen atau sekitar Rp8 triliun.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam, M Fuad Nasar, menjelaskan Baznas sudah dibentuk di pusat dan 34 provinsi. Jugaada di 463 kabupaten dan kota.

Banyak Pilihan

Sementara, ada 81 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mendapat izin legalitas dari Kementerian Agama. Untuk pembinaan dan pengawasan, Kemenag rutin menggelar audit kepatuhan syariah dan akreditasi pengelola zakat.

Selain itu, terdapat pula 247 Lembaga Nazhir Wakaf Uang di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Rinciannya, 160 lembaga berbentuk Koperasi Syariah & Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 46 berbentuk Yayasan, 27 lembaga memiliki induk pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), tujuh lembaga berbasis organisasi masyarakat dan komunitas, dan tujuh lembaga berbentuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi dan Kampus.

"Jadi ada banyak pilihan masyarakat untuk bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya melalui lembaga yang kredibel," ucap Fuad.