Pertamina Hulu Energi Akuisisi PI 3 WK di Kaltim, Salah Satunya di Lokasi Temuan Cadangan Gas Raksasa Tahun 2023
Spa and Wellness Jadi Bagian dari Gaya Hidup Urban, Ini Manfaatnya bagi Tubuh dan Pikiran
Survei: Dulu Coblos Prabowo, 55 Persen Pemilihnya Kini Bilang Ogah
5 Minuman yang Sebaiknya Dihindari Setiap Hari Jika Ingin Mengurangi Gula
Pertamina dan MedcoEnergi Ambil 10% Hak Partisipasi Sumur Gas di Kaltim Milik Eni S.p.A
Mengapa AC Mobil Listrik Tetap Bisa Aman Menyala Meski Mesin Mati?
Mengapa Ada Orang yang Lebih Sering Mengalami Efek Samping Vaksin? Studi Ungkap Penyebabnya
Dibuka Menguat ke Level 6.109,32, IHSG Bergerak di 2 Zona pada Awal Perdagangan
Ilustrasi (Foto: Shutterstock.com)
Dream - Menteri Agama, Lukmah Hakim Saifuddin, mengatakan bahwa kebijakan baru Arab Saudi terkait kewajiban rekam biometrik bagi calon jemaah umroh cukup menyulitkan. Data perekaman tersebut menjadi salah satu syarat diterbitkannya visa.
" Ini akan sangat menyulitkan bagi calon jemaah. Untuk mendapatkan visa, mereka harus bepergian jauh hanya untuk mereka biometrik," kata Lukman dikutip dari Kemenag.go.id, Jumat 4 Januari 2019.
Menurut Lukman, dengan kebijakan ini, jemaah terpaksa harus dua kali bepergian. Pertama, untuk rekam biometrik dan ke dua pergi ke Tanah Suci untuk umroh. " Ini tidak efisien dan kami sangat memahami kesulitan ini bagi jemaah kita," kata Lukman.
Selama ini, para calon jemaah umroh tidak perlu rekam biometrik di Indonesia untuk mendapatkan visa. Proses ini bisa dilakukan ketika jemaah tiba di Saudi dan itupun bukan termasuk syarat penerbitan visa.
Baru pada 2018, Saudi menerapkan kebijakan tersebut. Untuk bisa mendapatkan visa, kata Lukman, para jemaah harus melakukan rekam biometrik seperti sidik jari, mata, dan data lainnya, di tempat tertentu atau perwakilan yang telah ditunjuk otoritas Saudi.
" Perwakilan ini tidak semuanya ada di setiap provinsi di Indonesia, bhakan di kabupaten/kota," kata Lukman.
Perwakilan yang dimaksud adalah Visa Facilitating Services (VFS) Tasheel. Lembaga ini memiliki beberapa kantor perwakilan yang hanya ada di daerah tertentu.
Hal inilah yang menurut Lukman akan menjadi beban bagi calon jemaah Indonesia. Sebab, kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari kepulauan tentu menyulitkan calon jemaah umroh untuk rekam biometrik.
Kemenag, kata Lukman, telah menyampaikan keberatan secara tertulis terkait penerapan kebijakan tersebut. Bahkan dia berbicara langsung kepada Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi mengenai hal ini dalam pertemuan terakhir pada Desember tahun lalu.
" Mereka mengatakan akan mendalaminya laki terkait proses biometrik bagi calon jemaah umroh Indonesia," kata Lukman.
Advertisement

3 Kebiasaan Olahraga yang Sebaiknya Mulai Dilakukan Saat Usia Paruh Baya agar Tetap Bugar

Dengarkan Musik yang Tenang Saat Makan, Studi Ungkap Pengaruhnya pada Pilihan Makanan

9 Cara Aneh yang Pernah Dilakukan Manusia untuk Menghindari Wabah Pes

Bukan Sekadar Hantu, Teror Rambut Sewu Berawal dari Dendam Keluarga


Spa and Wellness Jadi Bagian dari Gaya Hidup Urban, Ini Manfaatnya bagi Tubuh dan Pikiran

Survei: Dulu Coblos Prabowo, 55 Persen Pemilihnya Kini Bilang Ogah